Logo nyonya mener
Logo nyonya mener

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Putusan pailit terhadap perusahaan jamu legendaris asal Semarang Nyonya Meneer oleh Pengadilan Niaga (PN) Semarang terus berlanjut. Presiden Direktur PT Njonja Meneer Charles Saerang mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap PT Bank Pembangunan Daerah Papua (BPD) Kantor Cabang Utama Jakarta, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang dan Pujianto.Selain ketiganya, turut tergugat juga diajukan melawan PT Perindustrian Nyonya Meneer atau PT Njonja Meneer dalam keadaan pailit dan Kantor ATR Pertanahan Kota Semarang.

“Gugatan itu diajukan Charles ke Pengadilan Niaga (PN) Semarang melalui kuasa hukumnya, La Ode Kudus. Adapun perkaranya tercatat dengan nomor register; 104/Pdt.Bth/2018/PN Smg. Saat ini agendanya sudah memasuki penunjukan juru sita,” kata Juru Bicara PN Semarang M Sainal, Selasa (20/3).

Saat dikonfirmasi Jawa Pos Radar Semarang, La Ode Kudus enggan membeberkan gugatannya tersebut. Namun dalam berkas perkara yang diterima PN Semarang, dalam provisinya, La Ode menyatakan risalah lelang No 112/2016 tanggal 11 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh tergugat II dan segala turunannya adalah cacat hukum atau tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Sehingga lelang tersebut dinyatakan batal demi hukum.

“Kemudian memerintahkan kepada tergugat II untuk mencabut risalah lelang No 112/2016 tanggal 11 Februari 2016, selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari sejak putusan dalam provisi ini diucapkan,” jelas La Ode Kudus dalam berkasnya.

Sedangkan, dalam pokok perkaranya, La Ode Kudus meminta majelis hakim menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Selain itu, meminta majelis hakim menyatakan, sebagai hukum penggugat adalah pemilik dan yang berhak atas tanah beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dalam sertifikat hak milik nomor 513/Jangli, 504/Jangli, dan 842/Jangli. Ia menilai pelaksaanan lelang eksekusi atas jaminan tambahan berupa tanah dan bangunan tersebut tidak sah.

La Ode Kudus juga meminta hakim menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil kepada penggugat sebesar Rp 15 miliar. Selain itu juga ada ganti rugi immateriil sebesar Rp 5 miliar. (jks/ton)