Segera Bangun Pasar Darurat di 5 Titik

402
BERI PENJELASAN :  Sekda Kota Pekalongan saat menjelaskan hasil audIensi bersama perwakilan pedagang, dinas terkait, dewan dan Polres Pekalongan Kota. (Lutfi Hanafi/Jawa Pos Radar Semarang)
BERI PENJELASAN :  Sekda Kota Pekalongan saat menjelaskan hasil audIensi bersama perwakilan pedagang, dinas terkait, dewan dan Polres Pekalongan Kota. (Lutfi Hanafi/Jawa Pos Radar Semarang)

RADARSEMARANG.COM, PEKALONGAN – Pemerintah Kota Pekalongan berjanji akan segera membangun pasar darurat unutk menampung pedagang Pasar Banjarsari yang hingga kini tidak memiliki lapak yang jelas untuk berdagang. Hal tersebut ditegaskan Pemkot Pekalongan, setelah dilakukan audiensi dengan perwakilan pedagang, di kompleks Setda Pekalongan, Senin (19/3).

Sebelum audiensi dengan pemkot, ratusan pedagang melakukan long march dari lokasi Pasar Banjarsari menggunakan kendaraan. Para pedagang yang datang tergabung dalam Ikatan Pedagang Pasar Banjarsari (IPPB) dan Paguyuban Pedagang Pasar Banjarsari (P2PB) .

Massa pedagang diterima oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekalongan Sri Ruminingsih, Wakapolres Pekalongan Kota Kompol Saprodin, Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM, Zainul Hakim, Kepala Dinas Pembangunan Umum dan Penataan Ruang, Joko Purnomo, Kepala Bappeda Anita Heru Kusumo Rini, Kasat Pol PP, Muadi, dan 2 paguyuban Pedagang Pasar Banjarsari, yakni P2PB dan IPPB.

Sri Ruminingsih mengatakan bahwa paska kebakaran beberapa waktu lalu pemkot sudah langsung melakukan beberapa langkah rencana penanganan. Salah satunya dengan dibantu pihak Polres mendirikan posko.

Pihaknya sudah merencanakan percepatan pendirian pasar darurat. Pemkot memutuskan untuk menempatkan sebagian pedagang di Taman Patiunus, dan sebagian yang lain akan ditempatkan di sepanjang Jalan Patiunus sampai dengan pertigaan eks-Kelurahan Sugihwaras yang nantinya jalan tersebut akan ditutup, kemudian Jalan Blimbing, Jalan Mangga, dan Jalan Rambutan.

“Terkait wacana relokasi pedagang ke beberapa tempat seperti Lapangan Sorogenen, tidak memungkinkan. Karena sudah ditetapkan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan kami tidak bisa mengubah itu, karena keberadaan RTH diatur dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang,” jelas Sekda.

Termasuk opsi relokasi di Lapangan Setono, menimbang adanya renovasi Jembatan Grogolan yang sangat berpotensi padatnya lalu lintas di Kota Pekalongan. Padahal Setono merupakan jalur alternatif sehingga dikhawatirkan lalu lintas terlalu menumpuk.

Terkait pendanaan,  pemkot akan minta tambahan dana dari provinsi. Karena untuk percepatan pembangunan pasar darurat pemkot hanya menyediakan Rp 1,5 miliar dari dana belanja tak terduga milik pemkot. “Sisanya akan minta,” tandasnya.

Sementara itu, Edi Said selaku juru bicara IPPB usai audiensi, pihaknya mengajak para pedagang mendukung apa yang telah direncanakan pemerintah untuk mengatasi Pasar Banjarsari paska kebakaran waktu lalu.

“Saya terus mengimbau kepada pedagang untuk mendukung rencana pemerintah, InsyaAllah kalau kita mendukung, pedagang pasti akan mendapatkan tempat berjualan,” tutupnya. (han/zal)