ANTI KORUPSI: Kepala KPP Pratama Demak, Sugiyarto mencanangkan zona integritas bebas dari korupsi di Alun Alun Kota Demak, kemarin. (WAHIB PRIBADI/JAWA POS RADAR SEMARANG)
ANTI KORUPSI: Kepala KPP Pratama Demak, Sugiyarto mencanangkan zona integritas bebas dari korupsi di Alun Alun Kota Demak, kemarin. (WAHIB PRIBADI/JAWA POS RADAR SEMARANG)

RADARSEMARANG.COM, DEMAK – KPP Pratama Demak, kemarin, secara resmi mencanangkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari praktik korupsi. Pencanangan ditandai dengan pelepasan balon ke udara oleh Kepala KPP Pratama Demak, Sugiyarto, serta lomba senam di Jalan Sultan Fatah, Alun-Alun, Kota Demak, kemarin.

Menurut Sugiyarto, zona integritas anti korupsi tersebut diperlukan agar dalam pelayanan pajak yang ditangani KPP Pratama Demak tersebut dapat berjalan dengan baik. “Kita berharap, masyarakat dapat proaktif melaporkan hal-hal yang sekiranya bertentangan dengan integritas dalam pelayanan kami. Ini penting agar pencanangan zona integritas ini dapat tercapai dan bebas dari korupsi. Kalau ada laporan tentu akan kita tindaklanjuti,” katanya didampingi Kepala Kantor Pos Demak, Ahmad Sulkin, kemarin.

Menurutnya, bila ada pegawai yang bermain main dengan tindak korupsi, maka sanksinya bisa dipecat. Dia menambahkan, KPP Pratama juga akan senang hati jika ada masyarakat yang memberikan informasi wajib pajak yang tidak mentaati aturan yang berlaku atau tidak taat membayar pajak. “Tolong kami beri informasi bila ada yang tidak taat pajak,” kata Sugiyarto.

Dalam kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat tersebut, KPP Pratama Demak  juga mensosialisasikan mekanisme pelaporan pajak melalui sistem E-Filing dan E-Billing. Dengan sistem itu, kata dia, wajib pajak dapat melaporkan pengisian faktur pajaknya lebih mudah dan dapat diisi dimanapun juga termasuk dirumah dengan sistem internet.

Untuk 2018 ini, batas akhir pelaporan pajak hingga 31 Maret. Sugiyarto mengatakan, KPP Pratama Demak berkembang baik dengan tumbuh 12 persen. Adapun, target yang dicapai Rp 603 miliar setahun. Untuk hasil amnesti pajak sendiri sebelumnya mencapai Rp 12 miliar. (hib/sct/bas)