LANJUTAN : Pansus III DPRD Kabupaten Magelang melalui juru bicaranya membacakan hasil pembahasan Pansus III DPRD beberapa waktu lalu. (HUMAS DPRD KABUPATEN MAGELANG)
LANJUTAN : Pansus III DPRD Kabupaten Magelang melalui juru bicaranya membacakan hasil pembahasan Pansus III DPRD beberapa waktu lalu. (HUMAS DPRD KABUPATEN MAGELANG)

RADARSEMARANG.COM – DPRD Kabupaten Magelang melalui Pansus III telah menyelesaikan pembahasan Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 5 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Tata Wilayah (RTRW) 2010-2030. Dalam pembahasannya, ada beberapa catatan yang diberikan oleh legislatif.

Ketua Pansus III DPRD Kabupaten Magelang M Yusuf Sakir mengatakan, rencana Tata Ruang Kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang. Kemudian, rencana struktur ruang wilayah, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis, arah pemanfaatan ruang wilayah dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.

“Latar belakang penyusunan rencana tata ruang adalah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara materiil dan moril,” kata dia.

Menurutnya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2010 tentang penyelenggaraan penataan ruang, diamanatkan bahwa sebelum dilakukan revisi rencana tata ruang, harus dilakukan kegiatan peninjauan kembali. “Adapun kegiatan peninjauan kembali (PK) untuk melihat kesesuaian antara rencana tata ruang dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan,” papar dia.

Dalam pembahasannya, Pansus masih dalam tahap mendengarkan paparan dari eksekutif. D iantaranya penyesuaian penentuan batas wilayah dengan kabupaten/kota tetangga sebagaimana diatur dalam Permendagri. “Penegasan batas wilayah ini harus segera diselesaikan,” tuturnya.

Kemudian, kesesuaian dengan Tata Ruang Wilayah Kawasan Gunung Merapi sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 58 Tahun 2014 dan Tata Ruang Wilayah Kawasan Candi Borobudur sebagaiman diatur dalam Perpres 70 Tahun 2014. “Juga perlu diperhatikan rencana pembangunan jalan tol Yogyakarta – Bawen dan menyikapi keberadaan bandara di Kulon Progo,” papar dia.

Sakir menambahkan, dari total 21 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Magelang, hanya tinggal tersisa 12 kecamatan yang nantinya masih bisa dikembangkan pola ruangnya. Sedangkan sisanya sudah masuk dalam kawasan strategis Candi Borobudur maupun kawasan strategis Gunung Merapi sehingga pengembangangan pola ruangnya sangat terbatas karena harus mengikuti perpres tersebut.

Pansus III, kata dia, sepakat perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut pada masa sidang barikutnya dengan pertimbangan alokasi waktu pembahasan yang tidak mencukupi sebagaimana telah terjadwal dalam agenda Kegiatan DPRD. “Masih banyak materi raperda yang perlu dikonsultasikan terlebih dahulu ke pemerintah pusat khususnya terkait penentuan kawasan strategis Gunung Merapi maupun kawasan strategis Candi Borobudur,” papar dia.

Lebih lanjut, dari hasil kegiatan studi komparasi ke daerah lain, dalam menyusun raperda tentang revisi Perda RTRW, sejak awal pihak DPRD telah ikut dilibatkan. “Yaitu pada saat pembahasan materi substansi peninjauan kembali (PK) atau sebelum draft raperda tersebut diserahkan kepada DPRD,” tuturnya. (adv)