Tanah Wakaf Harus Segera Disertifikatkan

201

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Program percepatan pensertifikatan tanah wakaf di Provinsi Jateng menjadi target utama pemerintah. Hal itu diperuntukkan kepada masyarakat sebagai barang bukti kepemilikan secara sah. Sehingga mempunyai kekuatan hukum yang tidak bisa diganggu oleh orang lain.

“Jika bukti kepemilikan berupa sertifikat sudah atas nama pemiliknya, tidak akan mungkin terjadi sengketa. Apalagi ada tanah wakaf menjadi objek sengketa dengan pemilik sebelumnya,” kata Kakanwil ATR/BPN Provinsi Jateng, Heri Santosa.

Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan kerjasama dengan Kemenag Provinsi Jateng yang sudah dilakukan sejak tahun 2015. Tanah Wakaf, merupakan bidang tanah yang dikuasai oleh orang yang tergabung dalam kepengurusan lembaga, dengan syarat utama tanah tersebut dikuasai dan tidak menjadi objek sengketa. ”Meskipun tanah wakaf bermacam-macam jenis tanahnya, sekarang ini bisa disertifikatkan secara keseluruhan atau sebagian,” ujarnya.

Ia menambahkan, banyak kasus tanah wakaf yang bermasalah karena tidak ada batas yang jelas. Tetapi tanah wakaf yang dijadikan tempat ibadah seperti masjid, setelah terkena proyek pemerintah berupa jalan tol dan bandara, baru terjadi keributan. Sesuai dengan dasar hukum pasal 19 UU nomor 5 tahun 1960 dan PP nomor 24 tahun 1997, tanah itu harus mempunyai tanda bukti hak tanah yang dimiliki oleh seseorang atau kelembagaan. Misalnya, seperti tanah milik masjid yang ada pengurus takmirnya. “Jika tanah itu kena proyek untuk kepentingan umum, maka tukar ganti harus sesuai RT RW, sehingga penggantinya harus sudah bersertifikat juga,” tambahnya.

Kepala Kanwil Kementerian Agama Jateng, Farkhani menjelaskan bahwa berdasarkan data tanah peribadatan di bawah Kementerian Agama sampai sekarang jumlahnya mencapai 318 bidang/lokasi. Dari jumlah itu yang sudah bersertifikat, baru mencapai 206.617 bidang, yang belum masih terdapat 12.257 bidang/lokasi. “Data ini kami peroleh dari Direktorat Binmas Islan Kementerian Agama RI,” katanya.

Ia menambahkan, sampai saat ini tanah wakaf di Provinsi Jateng, jumlahnya mencapai 81.922 lokasi/bidang. Namun yang sudah bersertifikat baru mencapai 63.225 lokasi dan ada 18.697 lokasi belum bersertifikat. “Berdasarkan data itu, setidaknya ada jumlah besar lokasi atau bidang tanah wakaf yang perlu didaftarkan kepengurusan sertifikatnya di BPN Jateng, supaya tidak terjadi sengketa tanah wakaf. Kemenag Jateng terpanggil untuk mengamankan tanah wakf tersebut,” tambahnya. (fth/ida)