Pedagang Yaik Tolak Penetapan Zonasi

306
KEBUT TEMPAT RELOKASI : Pekerja sedang menyelesaikan pembangunan lokasi relokasi untuk pedagang Pasar Yaik Baru di tempat relokasi tahap II Pasar Johar di kompleks MAJT, Kamis (15/3). (ADITYO DWI/JAWA POS RADAR SEMARANG)
KEBUT TEMPAT RELOKASI : Pekerja sedang menyelesaikan pembangunan lokasi relokasi untuk pedagang Pasar Yaik Baru di tempat relokasi tahap II Pasar Johar di kompleks MAJT, Kamis (15/3). (ADITYO DWI/JAWA POS RADAR SEMARANG)

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Sosialisasi rencana relokasi pedagang Pasar Yaik Baru berjalan alot. Para pedagang menolak Dinas Perdagangan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang turut campur dalam penetapan zonasi atau penempatan pedagang di areal relokasi tahap II Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT).

Mereka meminta penentuan zonasi diserahkan kepada pedagang agar bisa mengatur sendiri. “Kalau penentuan zonasi dilakukan oleh Dinas Perdagangan, kami khawatir akan terjadi keributan antar pedagang. Maka dari itu, kami meminta penentuan zonasi diserahkan kepada kami,” kata Ketua Paguyuban Pedagang dan Jasa (PPJ) Pasar Yaik Baru, Mudasir, saat sosialisasi rencana pemindahan pedagang Pasar Yaik Baru di tempat relokasi tahap II Pasar Johar di kompleks MAJT, Kamis (15/3).

Dikatakannya, Dinas Perdagangan tidak mengetahui persis kondisi di lapangan seperti apa. Kalau pembagian disamaratakan, maka akan muncul konflik baru. Sebab, kebutuhan pedagang tidak sama. “Kami yang mengetahui persis kondisi di lapangan, termasuk kebutuhan pedagang seperti apa,” katanya.

Dijelaskannya, meskipun jenis dagangan sama, tetapi spesifikasi dan kemampuan pedagang berbeda-beda. Misalnya, sama-sama pedagang konveksi, tetapi ada yang spesifikasi grosir dan eceran. “Kalau dijadikan satu, pedagang kecil akan kalah dan mati. Nanti malah kasihan,” katanya.

Lebih lanjut, para pedagang juga memiliki naungan organisasi baik Persatuan Pedagang dan Jasa (PPJ) dan Paguyuban Pedagang dan Jasa Pasar (PPJP). “Maka, sebaiknya urusan pembagian zonasi biar diurus oleh internal organisasi pedagang. Pemerintah cukup menyediakan tempat saja,” katanya.

Kepala Dinas Perdagangan Pemkot Semarang, Fajar Purwoto mengatakan bahwa pada prinsipnya pihaknya harus segera memindahkan pedagang Pasar Yaik ke tempat relokasi tahap II di kawasan MAJT. Sebab, lahan Pasar Yaik Baru akan segera dilakukan pembangunan.

“Sesuai rencana, selain menyediakan tempat, kami juga akan mengatur zonasi pedagang. Tetapi karena ada permintaan pedagang yang ingin mengatur sendiri zonasi, maka kami persilakan. Asalkan berjalan sesuai jadwal dan lancar,” katanya.

Dia justru mendukung apabila pedagang juga terlibat aktif melakukan penataan. Apalagi di relokasi tersebut, pedagang juga membangun kios secara mandiri. “Tidak ada masalah, silakan pedagang mengatur sendiri mengenai zonasi,” katanya.

Meski begitu, pengaturan zonasi yang diserahkan kepada pedagang tersebut hanya berlaku di lokasi relokasi tahap II MAJT. Sedangkan apabila nanti kembali ke Pasar Johar Baru, maka penentuan zonasi tetap dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Semarang. Sebab, penetapan zonasi tersebut disesuaikan dengan Detail Engineering Design (DED).

“Akhir Maret ini, pemindahan pedagang Pasar Yaik Baru ke MAJT harus sudah selesai. Sebab, awal April jaringan listrik di Pasar Yaik Baru akan dimatikan untuk kemudian dilakukan pembongkaran dan dilanjutkan proses pembangunan,” katanya.

Setelah Yaik Baru dibongkar, nantinya akan dibangun alun-alun atau dikembalikan sebagaimana fungsi awal. Relokasi tahap II ini diperkirakan menampung kurang lebih 2.500 pedagang. Pedagang yang akan direlokasi meliputi seluruh pedagang Yaik Baru, ditambah pedagang yang berjualan di depan Hotel Metro.

Di lain sisi, pembangunan penguatan Pasar Johar Cagar Budaya tahap I dengan Rp 50 miliar, dalam lelang dimenangkan Rp 48 miliar, tahun ini juga akan segera dilanjutkan dengan bantuan dari pemerintah pusat, yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Sedangkan pembangunan di lahan eks Pasar Kanjengan nilai pembangunan Rp 93 miliar, dimenangkan dalam lelang Rp 87 miliar, akan dilanjutkan dengan menunggu anggaran dari Kementerian Perdagangan. (amu/ida)