RADARSEMARANG.COM, UNGARAN – Pembangunan kawasan wisata Bandungan mendapatkan penolakan dari Paguyupan Area Pasar Bandungan. Terutama dalam proses relokasi pedagang di putaran pasar Bandungan.

Ketua Paguyupan Area Pasar Bandungan, Ahmad Ikhwan Setiawan mengatakan para pedagang di pasar bandungan keberatan akan dilakukan relokasi. Pasalnya, beberapa toko yang ada di pasar tersebut status tanahnya sudah bersertifikat hak milik (HM).“Kami meminta rencana pasar tradisional Bandungan yang akan digunakan untuk wilayah Ruang Terbuka Hijau (RTH) supaya dikaji lagi,” kata Ikhwan, Rabu (14/3).

Pasar Bandungan berada di RT 01/RW 07 Kelurahan Bandungan. Dijelaskan Ikhwan, meski pihaknya mendukung adanya langkah dari Pemkab Semarnag untuk membangun kawasan wisata Bandungan namun langkah relokasi pasar dinilainya sesuatu yang tidak tepat.

“Banyak toko yang berdiri di pasar sudah bersertifikat HM. Sehingga keberadaan kami yg lahir, hidup dan mencari nafkah secara sah seharusnya dilindungi oleh Pemerintah Daerah,” katanya.

Karenannya, ia mewakili para pedagang di pasar Bandungan meminta supaya pengembangan kawasan wisata tidak memihak kepada masyarakat kecil yang sudah berpartisipasi mengembangkan ekonomi lokal.

Pertimbangan yang lain yaitu area segi empat atau lingkar Pasar Bandungan tersebut sudah berpuluh-puluh tahun diperuntukkan untuk kegiatan ekonomi dan bisnis dimana terdapat pasar tradisional.

Di pasar tradisional tersebut juga dikelilingi sejumlah warung dan ruko milik pribadi yang mempunyai ijin mendirikan bangunan (IMB) resmi. Sehingga penggunaan wilayah tersebut untuk RTH berpotensi tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten maupun Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi.

“Kami menilai penggunaan area segiempat Bandungan untuk RTH kurang tepat karena di Bandungan sudah terdapat banyak taman atau area hijau yang sudah mampu menjadi paru-paru kota,” ujarnya.

Meski sudah memiliki RTH, namun saat ini belum dikelola dengan baik oleh Pemkab Semarang. sehingga, hal itu juga berdapak pada tidak munculnya Bandungan sebagai ikon wisata Kabupaten Semarang.“Kami mengusulkan agar dana APBD yang ada digunakan untuk membuat jalan alternatif sehingga mampu mengurai masalah kemacetan Bandungan,” ujarnya.

Menurutnya, semua jalur dari daerah lain seperti Ungaran, Ambarawa dan Sumowono ke arah Bandungan selalu melewati segi empat pasar Bandungan.

Sehingga sudah mendesak untuk dibangun jalan lain dengan tujuan selain sebagai pendukung lalu lintas transportasi, juga untuk pemekaran wilayah keramaian. “Kami mengharapkan dana APBD yang merupakan uang rakyat digunakan secara optimal untuk meningkatkan ekonomi rakyat yang saat ini merasakan kesulitan bertahan akibat perlambatan perputaran ekonomi,” ujarnya. (ewb/bas)