Ini Faktor Nilai Ekspor Mebel Jepara Turun 4,13 Persen

233

KOTA – Nilai ekspor mebel furniture Kabupaten Jepara selama 2017 menurun. Penurunan tersebut sebesar 4,13 persen. Nilai ekspor tahun kemarin USD 166,8 juta, sedangkan tahun atau 2016 sebelumnya nilai ekspor mencapai USD 174,1 juta.

Dewan Penasehat Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) Andang Wahyu Triyanto, mengungkapkan, pihaknya menyayangkan terkait data yang menunjukkan penurunan ekspor mebel Jepara. Berbagai permasalahan dialami pelaku usaha. Sehingga dari segi nilai jual mengalami penurunan.

“Permasalahan yang dialami para pelaku usaha mebel sebenarnya sudah diatur dalam peraturan daerah. Terkait tata kelola industri mebel dijelasakan melalui Perda Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan, Pemberdayaan dan Pembinaan Industri Mebel,” paparnya.

Namun selama ini perda tersebut belum dijalankan optimal. Pengawasan di lapangan masih minim. Apalagi masalah bahan baku yang dapat memengaruhi harga jual dan kualitas produksi.

“Jepara harus menjadi ikon mebel Indonesia. Harapan itu tidak sekadar menjadi bualan belaka. Kalau tidak ada sinergitas antara pemerintah dengan pelaku usaha, akan kalah saing dari daerah lain. Apalagi pengetahuan antara penjual dan pembeli saat ini sudah sama. Termasuk para pelaku usaha dari negara asing,” tuturnya.

Sementara itu, Kabid Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara, Iskandar Zulkarnaen, mengungkapkan pihaknya telah menerima berbagai laporan dari pelaku usaha terkait permasalahan di lapangan. Saat ini sedang marak terjadi, bahan baku yang sebenarnya berukuran 20 sentimeter berbeda dengan dokumen pembelian. Pada catatan dokumen tertulis ukuran 25 sentimeter.

“Ini kan merugikan pembeli. Seharusnya harga jual tidak terlalu tinggi. Karena masalah bahan baku, produsen terpaksa menaikkan harga. Hal ini memengaruhi pembeli asing yang ingin mengimpor barang dari Jepara. Para pembeli pasti membandingkan jenis barang dan harga di tempat lain,” tuturnya.

Untuk mengatasi hal itu, pihaknya dalam waktu dekat mengumpulkan penyuplai bahan baku di Jepara. Begitu juga dengan produsen mebel. Dari pertemuan tersebut diharapkan ada titik temu  permasalahan bahan baku. “Antara pemerintah dan pelaku usaha harus berjalan beriringan. Laporan dari bawah sangat membantu kami dalam menerapkan aturan yang ada,” ujarnya.

(ks/war/zen/top/JPR)

Silakan beri komentar.