SOSIALISASI: Kepala BPN Kendal (tengah) saat menyosialisasikan program PTSL 46 kepada Kepala Desa dan Camat di Hotel Sae Inn, kemarin. (BUDI SETYAWAN/JAWA POS RADAR SEMARANG)
SOSIALISASI: Kepala BPN Kendal (tengah) saat menyosialisasikan program PTSL 46 kepada Kepala Desa dan Camat di Hotel Sae Inn, kemarin. (BUDI SETYAWAN/JAWA POS RADAR SEMARANG)

RADARSEMARANG.COM, KENDAL – Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau Badan Pertanahan Negara (BPN) Kendal Meminta dukungan aparat Pemerintah Desa untuk bersama-sama menyukseskan program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL). Pasalnya, tahun ini BPN Kendal ditarget untuk bisa menyelesaikan 43 ribu bidang tanah untuk di sertifikatkan.

Kepala BPN Kendal, Herry Fathurachman, mengatakan sebanyak 43 ribu bidang tanah yang harus disertifikatkan tersebut tersebar 46 desa yang ada di 13 kecamatan. Dengan target tersebut dengan sisa waktu yang ada ini, setidaknya BPN harus menyelesaikan 150 Sertifikat per hari.

“Ya sebanyak itu. Itu pun kami setiap hari harus kerja keras lembur setiap hari. Kalau tidak maka target 43 ribu itu tidak akan selesai. Itupun kami masih dibantu dari siswa Sekolah Tinggi Pertanahan Negara (STPN) dan tenaga dari Kementrian ATR,” katanya, di sela Sosialisasi Program Pertanahan Strategi Mensukseskan Program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) di Kabupaten Kendal Tahun 2018 yang digelar Rabu (14/3) di Hotel Sae Inn.

Dia mengatakan, target tersebut harus dirampungkan hingga akhir 2018. Makanya, PTSL ini tidak bisa hanya dilakukan petugas BPN saja. pihaknya perlu dukungan dan kerjasama semua pihak terkait. Seperti aparat pemerintah desa. Sebab PTSL tidak bisa mandiri, melainkan dilakukan secara kolektif .

Selain dukungan dari Pemerintah Desa, pohakya juga mendorong Pemerintah Desa untuk membentuk kelompok masyarakat sadar sertifikat dan sadar batas tanah. Mereka akan dibekali tentang pentingnya dan tata cara penyertifikatan tanah agar tidak ada penipuan atau pungli.

Pembiayaan PTSL telah diatur dalam SKB tiga menteri, yakni kementerian dalam negeri, kementerian ATR/BPN, dan kementerian desa tertinggal. Dari SKB itu dibuatlah peraturan bupati. “Perbub Bupati Nomor 3 Tahun 2018 dan mengatur tentang pembiayaan persertifikatan tanah yang dibiayai masyarakat. Besarnya biaya sekitar Rp 150 ribu,” terangnya.

Dia mengatakan, hingga saat ini pihaknya telah melakukan pengukuran tanah penerima PTSL sebanyak 6.000 bidang tanah. “Kami terus sosialisasikan program ini. Tahun lalu kami merealisasikan 16 ribu PTSL. Target kami September sudah selesai dilakukan pengukuran,” jelasnya. (bud/bas)