1.238 Warga Terancam Kehilangan Hak Pilih

450
PENETAPAN DPS: Rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran dan Penetapan DPS Pilgub Jateng 2018, kemarin Rabu (14/3) di kantor KPU kota Salatiga. (DHINAR SASONGKO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
PENETAPAN DPS: Rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran dan Penetapan DPS Pilgub Jateng 2018, kemarin Rabu (14/3) di kantor KPU kota Salatiga. (DHINAR SASONGKO/JAWA POS RADAR SEMARANG)

RADARSEMARANG.COM, SALATIGA – Sebanyak 1.238 warga kota Salatiga terancam tidak bisa menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jateng mendatang. Pasalnya, mereka sampai saat ini belum memiliki KTP elektronik (KTP-el).

“Meski KPU tetap memberi peluang kesempatan di hari coblosan, toh perlu bukti KTP-el atau surat keterangan dari Dukcapil,” jelas Agung Ari Mursito, ketua Panwas kota Salatiga kepada wartawan usai rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran dan
Penetapan DPS Pilgub Jateng 2018, kemarin Rabu (14/3) di kantor KPU kota Salatiga.

Panwas mengharapkan masyarakat untuk pro aktif melakukan pembuatan KTP elektronik sebagai syarat administrasinya. Sementara itu, komisioner KPU Kota Salatiga Syaemuri menuturkan, di Salatiga tercatat ada 130.732 warga yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS).

Dari jumlah tersebut, 67.365 adalah perempuan dan 63.367 pria. Pemilih terbanyak berada di kecamatan Argomulyo dengan 37.160 pemilih; disusul kecamatan Argomulyo dengan 32.891 pemilih; kemudian kecamatan Tingkir dengan 30.775 pemilih dan kecamatan Sidomukti dengan 29.906 pemilih.

Disinggung mengenai jumlah warga yang belum memiliki KTP-el, Syaemuri memaparkan jika hal itu sudah disampaikan kepada Dukcapil dan harapannya segera ditindaklanjuti.
Kegiatan tersebut dihadiri panwaslu, tim kampanye paslon no urut 1 dan nomor urut 2, Dukcapil, Kesbang, Camat, dan PPK.

“Setelah ditetapkan dan diumumkan, kemudian pada tanggal 16 Maret akan dilakukan penetapan DPS di KPU propinsi. Setelah itu mulai tanggal 24 Maret sampai dengan 2 April merupakan masa pengumuman DPS,” jelas dia.

Diharapkan masyarakat dan para pihak dapat memberikan masukan perbaikan, yakni mengenai pemilih yang belum terdftar atau informasi lainnya. “Dalam masa pengumuman DPS tersebut, kita harapkan masyarakat dapat memberikan masukan dan koreksi terhadap DPS. Masukkan dapat disampaikan kepada PPS dan dengan disertai bukti yang otentik,” terang Syaemuri. (sas/bas)