Raperda Baru Peringkas yang Lama

254
SERAHKAN RAPERDA: Bupati Batang Wihaji menyerahkan 4 draf raperda  perubahan kepada Ketua DPRD Batang Imam Teguh Raharjo, untuk selanjutnya menjadi bahan untuk digodok jadi perda. (Lutfi Hanafi/Jawa Pos Radar Semarang)
SERAHKAN RAPERDA: Bupati Batang Wihaji menyerahkan 4 draf raperda  perubahan kepada Ketua DPRD Batang Imam Teguh Raharjo, untuk selanjutnya menjadi bahan untuk digodok jadi perda. (Lutfi Hanafi/Jawa Pos Radar Semarang)

RADARSEMARANG.COM, BATANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang mengadakan rapat paripurna dengan agenda penyampaian rancangan peraturan daerah (Raperda) tahun 2018. Salah satu poin raperda adalah memperingkas beberapa perda yang terkait retribusi dan pajak daerah.

Empat  raperda tersebut meliputi, raperda tentang Perubahan Atas Perda abupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Raperda Pencabutan Perda Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Izin Gangguan, Raperda Pajak Daerah, Raperda Perubahan Kedua Atas Perda Kabupaten Batang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Salah satu poin menarik adalah Raperda Pajak Daerah karena mengakomodasi dan menyatukan 11 perda yang dimiliki. Materi Perda Pajak Daerah tersebut selain mengakomodasi ketentuan baku tentang perpajakan, juga mengatur beberapa penyesuaian tarif dan penyesuaian permukaan pemungutan serta insentif pemungutan.

“Perda Pajak Daerah menyatukan perda agar lebih sistematis substansi, juga menyesuaikan dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan juga menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah,” jelas Bupati Wihaji.

Kemudian Raperda tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Ini  dilandaskan pada evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan umum bidang penanaman modal dan perizinan satu pintu dan urusan ketenagakerjaan yang diampu oleh 1 perangkat daerah DPMPTSP Naker dengan tipe A.

Dijelaskan juga adanya instruksi presiden dalam rangka kemudahan iklim investasi di daerah dan ditindaklanjuti Permendagri Nomor 100 Tahun 2016,  tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

“Maka perlu kami perlu mengevaluasi kelembagaan perangkat daerah pada DPMPTSP dan Naker semula menjadi 1 dinas dengan tipe A menjadi 2 dinas yakni 1 dinas dengan tipe B untuk DPMPTSP dan 1 dinas dengan tipe C untuk Disnaker,” jelas Wihaji. (han/lis)