Lewat Musrenbang, Bangun Komitmen

182
MUSRENBANG : Bupati Pekalongan, Asip Kholbihi, saat memberi arahan pada acara Musrenbang tingkat kabupaten di Aula Setda Pemkab Pekalongan, Selasa (13/3). (TAUFIK HIDAYAT/JAWA POS RADAR SEMARANG)
MUSRENBANG : Bupati Pekalongan, Asip Kholbihi, saat memberi arahan pada acara Musrenbang tingkat kabupaten di Aula Setda Pemkab Pekalongan, Selasa (13/3). (TAUFIK HIDAYAT/JAWA POS RADAR SEMARANG)

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) harus menjadi media pembentukan komitmen, bagi seluruh stakeholder dalam keterikatan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Selain itu, menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

 

Menurut Bupati Pekalongan, Asip Kholbihi, apa yang sudah tertuang dalam Musrenbang merupakan bukti dan wujud partisipasi semua pihak, kepada pembangunan di Kabupaten Pekalongan. Mulai tingkat desa atau kelurahan, kecamatan hingga kabupaten, termasuk aspirasi yang disampaikan dalam pelaksanaan Forum OPD/Gabungan OPD, sebagai wujud implementasi dan sinergitas antar pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan di tahun 2019.

 

“Jadi dari hulu ke hilir, mudah-mudahan bisa berubah semua. Tahun 2018 ini sudah menyusun roadmap untuk e-government. Jadi siapapun bisa berpartisipasi dalam tahapan-tahapan itu,” kata Bupati Asip dalam Musrenbang tingkat Kabupaten Pekalongan, di Aula Setda, Selasa (13/3).

Bupati juga menjelaskan bahwa indikator-indikator makro pembangunan di Kabupaten Pekalongan, telah sesuai yang ditetapkan oleh Pemerinah Pusat. Antara lain mengenai laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pekalongan, tahun 2016 sebesar 4,90 persen tercapai 5,16 persen, tahun 2017 target 5,10 persen tercapai 5,19 persen, tahun 2018 target 5,25 persen dan tahun 2019 target 5,45 persen.

 

Bupati mengaku telah membaca teori ekonomi bahwa kalau pertumbuhan ekonomi masih sekitar 5 persen, pemerintah dianggap belum maksimal menjalankan programnya. Kalau angka pertumbuhan ekonomi 4 persen, pemerintah dianggap gagal mendesain kebijakan ekonomi. Baru kalau pertumbuhan ekonominya 6 persen, maka pemerintah dianggap sudah berhasil.

 

“Tetapi ingat, pertumbuhan ekonomi teorinya ada dua, seperti pertumbuhan ekonomi atas seperti Kabupaten Blora terbesar di Jawa Tengah yakni 32 persen karena memiliki gas bumi, namun yang menikmati orang-orang yang bekerja di sektor gas bumi tersebut. Sementara angka kemiskinannya masih cukup tinggi, bahkan paling tinggi se-Jateng. Harusnya pertumbuhan ekonomi paralel dengan penurunan angka kemiskinan,” jelas Bupati Asip. (thd/ida)

Silakan beri komentar.