Komisi B Apresiasi Penurunan Tarif PBB

285
MENGAPRESIASI : Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang, Agus Riyanto Slamet menyampaikan paparan pada Dialog Interaktif DPRD Kota Semarang di Hotel Pandanaran, Semarang. (istimewa)
MENGAPRESIASI : Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang, Agus Riyanto Slamet menyampaikan paparan pada Dialog Interaktif DPRD Kota Semarang di Hotel Pandanaran, Semarang. (istimewa)

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Keputusan Pemkot menurunkan tarif  Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2018 mendapat apresiasi Komisi B DPRD Kota Semarang. Komisi yang membidangi masalah perekonomian itu menilai kebijakan tersebut sudah sesuai dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat dan aturan yang berlaku.

Hanya saja untuk memastikan kebijakan tersebut tepat sasaran dan tidak melanggar aturan, komisi yang membidangi masalah perekonomian itu akan berkoordinasi dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terkait hal tersebut. “Saya kira itu kebijakan yang tepat, namun kita punya Perda tentang PBB, jadi harus disinkronkan,” ujar Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang, Agus Riyanto Slamet.

Saat ditemui usai dialog interaktif DPRD Kota Semarang di Hotel Pandanaran Semarang, Agus Riyanto Slamet juga menyampaikan apresiasi karena Pemkot cepat menerbitkan surat pemberitahuan pajak tahunan yang baru untuk merevisi tagihan pajak sebelumnya.

Meski demikian, Komisi B menyayangkan kurangnya koordinasi dengan wakil rakyat. “Mestinya ada koordinasi dengan DPRD Kota Semarang, bagaimanapun juga kebijakan tersebut cukup berpengaruh dengan PAD yang telah ditetapkan pada APBD Kota Semarang, kami juga bisa memberi penjelasan pada masyarakat,” katanya.

Agus mengatakan, Komisi B DPRD Kota Semarang mengimbau agar warga jangan membayar pajak terlebih dahulu hingga dapat tagihan pajak yang baru. ‘’Insya Allah kami akan segera melakukan koordinasi ke Bapenda, karena persoalan PBB ini ternyata kompleks dan banyak membingungkan masyarakat,” jelasnya

Sementara itu Kabid Pajak Daerah I Bapenda Kota Semarang Saryono menuturkan PBB merupakan salah satu andalan Pemkot dalam menghimpun PAD. “Sejak dilimpahkan ke pemerintah daerah, kami memang terus melakukan perbaikan tata kelola PBB, karena kami sadar pajak ini merupakan sumber PAD,” katanya.

Seperti diketahui, lanjut Saryono dengan pajak ini maka pembangunan di Kota Semarang berlangsung dengan pesat. Hal ini bisa dilihat dari makin baiknya infrastruktur kota, pelayanan kesehatan yang makin terjangkau dan menyeluruh, pendidikan yang makin baik dan lain sebagainya.

Pihaknya juga siap melakukan koordinasi dengan DPRD Kota Semarang. “Kami sudah melaksanakan saran-saran yang diberikan oleh teman-teman DPRD Kota Semarang, termasuk penerbitan SPPT PBB terbaru, sudah kami kirim ke kecamatan dan kelurahan, warga tinggal mengambil di RW atau RT,” terangnya.

Sementara itu Pakar Ekonomi Undip, Nugroho SBM menilai pajak merupakan komponen penting dalam menciptakan keadilan di masyarakat. Pemerintah memiliki instrumen untuk menarik pajak sehingga dana yang terkumpul bisa digunakan untuk kepentingan publik. “PBB juga sebagai sarana menciptakan keadilan dan kesejahteraan,” tegasnya.

Kepala Bapenda Kota Semarang Yudi Mardiana menjelaskan, kenaikan PBB di atas 30 persen dibanding tahun 2017 disebabkan karena adanya perubahan luas bumi atau luas bangunan, penilaian individu, serta penggabungan. Objek pajak yang mengalami kenaikan di atas 30 persen ini ada sebanyak 12.254 objek pajak atau 2,38 persen dari total keseluruhan 516.173 objek PBB.

Adapun objek pajak yang mengalami penurunan atau sama dengan tahun 2017 yakni sejumlah 5.994 objek atau 1,16 persen. Penurunan ini, jelasnya, disebabkan karena adanya rob, SUTET, tanah perengan, pemecahan dan adanya keberatan dari wajib pajak. ”Untuk yang mengalami kenaikan sampai 30 persen ada sekitar 349.148 objek pajak atau 67,64 persen. Dan objek pajak yang dibebaskan karena ketetapan sampai dengan Rp 130 juta ada sebanyak 148.777 objek pajak atau 28,82 persen,” jelasnya.

Tentang target, Yudi membeberkan, di tahun 2017 dari target Rp 335 miliar tercapai kurang lebih Rp 348,3 miliar atau 103 persen. Sementara di 2018 targetnya adalah Rp 346,5 miliar yang hingga 6 Maret sudah tercapai Rp 21,3 miliar atau 6,15 persen. (zal/sga/ric)