Kades Terlibat Pungli Terancam Diberhentikan

227

Kepala Dispermasdes Boyolali, Purwanto menjelaskan, pihaknya baru melakukan kajian hukum terkait pemberhentian HDW. Mengingat status hukum HDW sebagai tersangka.

”Dia (HDW, red) belum memiliki kekuatan hukum tetap sebagai terpidana. Proses hukum masih berjalan di Kejaksaan Negeri Boyolali. Sanksi pemberhentian secara tidak hormat bisa kami berikan apabila dia terbukti bersalah melakukan penyalahgunaan jabatan,” tegas Purwanto kepada Jawa Pos Radar Solo kemarin (13/3).

Purwanto menambahkan, dengan kewenanganya, HDW melancarkan praktik pungli kepada pengembang perumahan. Membayar sejumlah uang yang telah ditentukan.

Kini, dispermasdes sudah mempersiapkan Pelaksana Tugas (Plt) Kades Teras. Sembari masih menunggu surat resmi dari Camat Teras mengenai kasus tersebut. ”Saya dengar sendiri Kecamatan Teras akan memberikan surat kepada kami,” imbuh Purwanto.

Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Boyolali, Setiawan Joko menyatakan sudah mendalami perkara ini. Tersangka juga sudah diperiksa dan disingkronkan dengan barang bukti. ”Selanjutnya kami menyusun surat dakwaannya,” beber Wawan (sapaan Setiawan Joko).

Setelah tersangka dan barang bukti dilimpahkan ke Kejari Boyolali, tersangka langsung ditahan. Tersangkan dititipkan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Boyolali selama 20 hari ke depan.

”Tersangka diduga melanggar Pasal 12 huruf e UU RI No. 31 tahun 1999 sebagaimana sudah diubah dalam UU RI No. 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” terang Wawan.

HDW sendiri mengaku pasrah atas kasus yang menjeratnya. Pihaknya menyerahkan proses hukum sepenuh ke Kejari Boyolali. Sedangkan terkait pemberhentian sementaranya, dia mengaku siap menanggung segala risiko.

”Saya jalani. Yang jelas saat pengurusan perumahan yang pertama dan kedua, semua berjalan lancar,” ujarnya. 

(rs/wid/fer/JPR)

Silakan beri komentar.