IPPAT Siap Beri Pendampingan

Dugaan Pungli BPN

Must Read

Virus Bersih

Semua operator cruise tahu: musuh utama bisnis mereka adalah virus atau bakteri. Karena itu aturan kebersihan di sebuah perjalanan cruise luar biasa ketatnya. Bagi yang...

Kenalkan A31 di Indonesia, Bawa Keunggulan Macro Lens Triple Camera dan Layar Waterdrop 6.5 Inci

RADARSEMARANG.COM, JAKARTA – Kemarin (13/2), OPPO akan mulai menjual perangkat barunya, A31. Perangkat terbaru pada lini seri A ini...

Mengejar SARS

Yang sembuh dan yang meninggal terus bertambah. Berkejaran. Orang pun mulai membanding-bandingkan: mengerikan mana. Virus Wuhan sekarang ini atau...

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Pengurus Wilayah (Pengwil) Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Jateng memastikan siap memberikan pendampingan bagi anggotanya, apabila diperiksa penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Semarang. Hal itu menyikapi sejumlah informasi terkait adanya beberapa anggota yang diduga sebagai pemberi amplop perkara dugaan suap dan pungutan liar (pungli) dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Semarang  beberapa waktu lalu.
“Mengenai anggota kami yang dipanggil, semua memang menjadi kewenangan kejaksaan. Nmun terkait pemeriksaan terhadap mereka, kami siap melakukan pendampingan apabila diminta anggota,” kata Ketua Pengwil IPPAT Jateng Siswoyo, Selasa (13/3).
Terkait kedatangan ke Kejari Semarang, Siswoyo hanya ingin mendorong agar penanganan kasus tersebut dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Ia juga memberikan apresiasi atas keberanian penyidik mengungkap kasus tersebut.
“Semua Pengurus Kota IPPAT Semarang sebanyak 169 nantinya juga dipanggil, yang jelas kami tetap menunggu proses yang dilakukan kejaksaan,”sebutnya.
Ia juga mempersilakan penyidik bila ingin memanggil anggotanya, karena dalam kasus tersebut sangat dimungkinkan masih membutuhkan keterangan, baik sebagai saksi ataupun ahli. “Apa yang dilakukan kejaksaan ya monggo saja. Kita memang tidak mendorong terkait pemeriksaan nama-nama yang ada dalam amplop, semua biar menjadi kewenangan kejaksaan,”katanya.
Terpisah, Dewan Pembina Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Kota Semarang Theodorus Yosep Parera menyebutkan, dalam kasus tersebut, perlu dilihat kembali apakah kasusnya gratifikasi, pungli atau pemberian suap.
Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Semarang ini mengatakan, kalau gratifikasi maka pejabat terkait memiliki waktu 30 hari untuk melapor ke KPK. Berbeda lagi kalau suap dan pungli. “Yang jelas mau Rp 1 jutaan sekalipun, (untuk suap atau pungli) tetap bisa diproses sidang, hanya saja biaya sidang memang lebih mahal daripada barang bukti yang diamankan. Cuma keuntungannya para pelaku atau yang ingin melakukan tidak mengulangi perbuatannya,” katanya. (jks)

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest News

Virus Bersih

Semua operator cruise tahu: musuh utama bisnis mereka adalah virus atau bakteri. Karena itu aturan kebersihan di sebuah perjalanan cruise luar biasa ketatnya. Bagi yang...

Kenalkan A31 di Indonesia, Bawa Keunggulan Macro Lens Triple Camera dan Layar Waterdrop 6.5 Inci

RADARSEMARANG.COM, JAKARTA – Kemarin (13/2), OPPO akan mulai menjual perangkat barunya, A31. Perangkat terbaru pada lini seri A ini hadir dengan keunggulan internal memori...

Mengejar SARS

Yang sembuh dan yang meninggal terus bertambah. Berkejaran. Orang pun mulai membanding-bandingkan: mengerikan mana. Virus Wuhan sekarang ini atau SARS 18 tahun lalu. SARS: yang...

Wajah Baru Warnai Ofisial Tim PSIS

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – PSIS Semarang resmi memperkenalkan ofisial tim musim depan. Terdapat beberapa nama baru yang akan bahu-membahu membantu pelatih Dragan Djukanovic mengarsiteki Mahesa Jenar...

Lomba Cepat

Berita buruknya: korban virus Wuhan bertambah terus. Sampai kemarin sudah 106 yang meninggal. Hampir semuanya di Kota Wuhan --ibu kota Provinsi Hubei.Berita baiknya: yang...
- Advertisement -

More Articles Like This

- Advertisement -