Disdikbud Abaikan Rekomendasi BPK

363

RADARSEMARANG.COM, KENDAL—Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kendal ngotot akan memperjuangkan guru dan pegawai tidak tetap (GTT dan PTT) untuk tidak perlu mengembalikan dana kegiatan di tahun 2017. Meskipun dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jateng merekomendasikan untuk mengembalikan dana sebesar Rp 1.048.000 per orang.

Alasan pengembalian, karena BPK melihat adanya kelebihan dari uang transportasi yang diterima 2.150 GTT dan PTT. Yakni sedianya uang tranport sesuai Perda adalah Rp 100 ribu. Dari Disdikbud menerimakan Rp 352 ribu. Sehingga ada kelebihan yang harus dikembalikan para GTT dan PTT di Kendal.

Kepala Disdikbud Kendal, Agus Rifai mengatakan jika uang yang diterimakan guru bukanlah bantuan tranport. Melainkan uang bantuan kegiatan. Sebab ada laporan kegiatan, tidak sekedar kehadiran transport.

“Semua ada laporannya bahwa itu betul-betul kegiatan, ada pembicara untuk memberikan motivasi kepada para GTT. Dan para GTT dan PTT hadir dalam kegiatan. Jadi bukan uang transport,” tuturnya.

Terkait ada temuan dari BPK perihal uang transport, menurutnya, hal itu kewenangan BPK. Tapi dari Disdikbud Kendal tetap akan mengacu pada laporan yang sudah ada. “Bukti konkret laporan, itu dana kegiatan,” tandasnya.

Agus Rifai menegaskan bahwa Disdikbud telah menambah anggaran kesejahteraan sebesar 400 ribu tiap bulannya kepada para GTT. “Disdibud menegaskan bahwa GTT/PTT tidak mengembalikan uang saku yang yang sudah diterimanya,” tegasnya.

Bupati Kendal Mirna Annisa menegaskan bahwa guru GTT maupun PTT tidak dituntut untuk mengembalikan uang saku yang sudah diterima. “Jangankan mengembalikan, untuk menghidupi kesehariannya saja sulit. Jadi, pihaknya meminta kepada Disdibud agar mencarikan solusi tersebut. Kalau bisa, harus ditambah uang saku buat guru GTT/PTT,” tandasnya. (bud/ida)