Tempat Karaoke Masih Bebas Beroperasi

Pemkab Harus Tegas Tegakkan Perda

254

RADARSEMARANG.COM, DEMAK – Meski sudah ada Perda Nomor 2 Tahun 2015 yang mengatur segala bentuk penyakit masyarakat (pekat), namun karaoke sebagai sumber pekat justru masih bebas beroperasi.  Perda pekat tersebut juga telah mengatur larangan minuman keras (0 persen), tindak asusila, prostitusi dan lainnya.

Ketua DPRD Demak, H Nurul Muttaqin mengatakan, mestinya dengan adanya Perda itu tempat karaoke sudah bisa ditindak tegas. “Perlu diketahui, semua usaha karaoke di Demak ilegal alias tanpa izin. Kenapa tidak berani menutup,” kata Ketua PC GP Ansor Demak ini.

Karena itu, kata Nurul, saat ini sudah tidak perlu lagi meributkan adanya Perda dan Perbup. Sebab, Perda ada sudah cukup untuk menutup karaoke. “Tinggal bagaimana kemauan politik (goodwill) pemerintah daerah untuk menegakkan perda yang ada,” katanya.

Nurul mengatakan, di Kabupaten Pati hanya dengan berbekal Perda Pariwisata sudah bisa untuk menutup karaoke. “Mengapa Demak yang sudah ada Perda pekat tidak bisa?,”tanya dia.

Ketua Pansus Perda Perizinan DPRD Demak, Mu’thi Kholil menambahkan, dalam rapat dengan Badan Perizinan Pemkab Demak telah disetujui untuk tidak memperpanjang izin dan atau menerbitkan izin baru terkait usaha studio musik yang menjadi kedok usaha karaoke. “Jadi, sebetulnya sudah selesai. Tinggal Bupati Demak memerintahkan untuk menutup karaoke. Sekarang sudah banyak yang izinnya habis. Tinggal menutup,” ujarnya.

Dia mengatakan, Pemkab Demak mestinya dapat bercermin dari penutupan Alexis dan tempat karaoke lainnya di Jakarta oleh Gubernur  yang baru dilantik dua bulan. Caranya, izin yang sudah habis tidak diperpanjang lagi.  “Kudus juga melakukan hal yang sama. Jepara Pungkruk pun dihajar. Pati pun demikian,” kata politisi Partai Gerindra ini. (hib/bas)

Silakan beri komentar.