Pengusaha Berharap Dianulir

291

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Sejumlah pengusaha keberatan atas dikenakannya pajak untuk penggunaan genset. Mereka ingin agar kebijakan tersebut dapat dianulir layaknya penurunan PBB yang dilakukan oleh pemerintah kota beberapa waktu lalu.

Iswahyudi, Direktur PT Semeru Karya Buana yang bergerak di bidang furniture menilai kebijakan ini tidak masuk akal. ”Kurang adil menurut saya. Kita pakai genset karena kita kena masalah dengan PLN. Harusnya kita dapat ganti rugi. Kalau saya nggak ada listrik dan karyawan tidak bekerja, siapa yang gantiin mereka. Saya harus gaji mereka tidak ada yang ganti,” ujarnya.

Belum lagi kerusakan alat yang ditimbulkan akibat matinya listrik. Ia pernah harus membeli alat dari Jerman karena kerusakan yang disebabkan mati listrik. ”Satu alat 20 juta karena memang harus impor. Ini malah kita dikenai pajak untuk penggunaan genset,” tukasnya.

Kalaupun tetap diterapkan, dirinya berharap kebijakan ini dilakukan dengan melibatkan PLN. Misalnya, dengan memberikan ganti rugi kepada pelanggan jika terjadi listrik mati. ”Setelah itu baru kita bisa bicarakan mengenai pajak genset,” tegasnya.

Sebelumnya, Agus Wuryanto kepala Bidang Pajak Daerah II Bapenda kota Semarang mengatakan bahwa keberatan para pengusaha merupakan hak mereka. Sebagai pelaksana Undang-Undang, pihaknya hanya menjalankan aturan sebagaimana diatur dalam UU no 28 tahun 2009 mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. ”Kalau keberatan bisa melakukan yudicial review,” jelasnya.

Pemerintah kota Semarang memang akan mengenai pajak kepada para pengguna genset. Namun tidak semua genset, melainkan genset dengan kapasitas yang besar, yakni di atas 200 KVA. (sga/ton)