Pemkot Tak Batasi Perizinan Hotel Baru

358
Ulfi Imran Basuki (ISTIMEWA)
Ulfi Imran Basuki (ISTIMEWA)

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Bisnis hotel yang menjamur di Kota Semarang ternyata belum akan dilakukan moratorium atau pembatasan izin pendirian hotel baru oleh Pemkot Semarang. Pemkot justru membuka lebar-lebar bagi investor yang akan membangun hotel di Kota Atlas.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Ulfi Imran Basuki, mengatakan sementara ini Pemkot Semarang tidak melakukan pembatasan perizinan pendirian hotel. Artinya, pemkot masih membuka peluang bagi investor untuk mendirikan hotel baru di Kota Semarang.

“Kami tidak ada pembatasan hotel, karena memang itu menjadi salah satu daya tarik yang mendukung wisata di Kota Semarang. Kalau yang dibahas di koran hari ini (kemarin) itu kan berdasarkan kacamata orang hotel. Persaingannya kan jadi tajam, dia melihat okupansi hotel kurang dan seterusnya. Tapi, validitasnya, belum tentu begitu,” katanya kepada Jawa Pos Radar Semarang, Senin (12/3).

Dikatakannya, investor mendirikan hotel di Kota Semarang tentunya telah melakukan kajian secara komprehensif. “Kalau tidak memiliki prospek, tentu tidak akan ada investor yang bikin hotel di Semarang. Kalau ini banyak yang berani bikin hotel, berarti tetap ada potensi. Kami melihat bisnis hotel tetap akan memiliki potensi besar ke depan,” ujarnya.

Menurut mantan Camat Banyumanik ini, investor membangun hotel tentu membutuhkan biaya besar. Dan, sebelumnya pasti sudah ada penghitungan secara matang.“Hotel tentunya sangat mendukung sektor pariwisata. Wisatawan pasti perlu penginapan. Apalagi saat ini Pemkot Semarang sedang menggenjot sektor pariwisata. Kalau tempat penginapan tidak memadahi, maka tempat pariwisatanya ya ndak laku. Jadi, bisnis perhotelan ini harus bagus dan bersaing untuk mendukung sektor pariwisata,” katanya.

Di sisi lain, menjamurnya hotel di Kota Semarang ternyata belum semuanya taat terhadap peraturan tata ruang kota. Misalnya, hampir semua hotel tak memiliki penampungan air hujan  maupun sumur resapan air untuk mengatasi banjir agar air hujan tidak langsung masuk ke selokan. Selain itu, hampir semua hotel baik kapasitas kecil maupun besar menggunakan sumur bor untuk menyedot air bawah tanah. Sebab, ketersediaan PDAM sejauh ini belum mampu mencukupi kebutuhan air bersih hotel. Tentunya, hal ini perlu dilakukan penataan agar keberadaan hotel tidak mengakibatkan dampak jangka panjang berupa kekeringan akibat air tanah habis disedot untuk keperluan kapital yang tanpa kajian lingkungan.

Pakar Hidrologi Undip, Dr Ir Nelwan Dipl HE, mengatakan, penataan hotel seharusnya mengikuti aturan tata ruang kota supaya jumlah hotel tidak melebihi kapasitas yang dibutuhkan di setiap perkotaan. “Karena kalau jumlah hotel terlalu banyak, hotel itu sendiri nanti kecapekan. Nanti juga banyak hotel yang gulung tikar atau tutup,” kata Nelwan kepada Jawa Pos Radar Semarang, Senin (12/3).

Dikatakannya, mestinya Dinas Tata Ruang Kota Semarang bisa menghitung kebutuhan melibatkan Disbudpar maupun Dinas Perdagangan Kota Semarang. Hal itu untuk mengetahui kapasitas yang diperlukan oleh wisatawan ataupun pengunjung di Kota Semarang.

“Misalnya saat ini ada 100 hotel, rata-rata setiap hotel dihuni berapa orang bisa dihitung berdasarkan klasifikasi hotel besar  maupun kecil. Termasuk kebutuhan air setiap penghuni di hotel. Kalau rata-rata hotel setiap hari dihuni 100 orang, dengan kebutuhan 20 meter kubik per hari. 20 meter kubik dikalikan jumlah 100 hotel berarti kan 2.000 meter kubik,” ungkapnya.

Memang, ia mengakui jumlah tersebut masih terbilang kecil. Tetapi apabila hal ini tidak diatur atau dilakukan penataan, maka akan berdampak besar terhadap kelestarian lingkungan dalam jangka panjang. Misalnya, terjadinya kekeringan. Air bawah tanah yang disedot dalam jumlah besar adalah untuk kebutuhan industri. “Misalnya pabrik kaca, tekstil, plastik dan lain-lain. Itu kebutuhan airnya bisa mencapai ratusan meter kubik bahkan hingga 1.000 meter kubik,” bebernya.

Hal itu menjadi salah satu faktor yang bisa membawa dampak jangka panjang. Salah satu indikasi  menurunnya air tanah, yakni hilangnya ‘sendang-sendang’ atau mata air di Kota Semarang. Karena itu, hotel perlu dilakukan penataan secara detail. “Banyak aturan yang sudah tetapkan melalui perda. Tetapi banyak yang belum diterapkan. Misalnya, penampungan air hujan, hampir semua hotel di Kota Semarang tidak memiliki penampungan air hujan,” katanya.

Idealnya, lanjut dia, hotel bertingkat, lantai paling atas digunakan untuk tandon air untuk menampung air hujan. Termasuk dibuatkan sumur resapan air untuk mengurangi banjir. “Sehingga air hujan tidak langsung masuk selokan yang menyebabkan banjir. Perda tata ruang telah ada aturan itu. Tetapi tidak ada ketegasan dari pemerintah. Karena hanya bersifat imbauan,” ujarnya.

Seharusnya, kata dia, Pemkot Semarang melakukan sosialisasi aturan tersebut, agar setiap pembangunan hotel sesuai dengan aturan perda. “Selain resapan air, juga tumbuh-tumbuhan penghijauan harus diperhatikan,” katanya. (amu/aro)