Pembangunan Kendal Terancam Tersendat

Dari Total 306 Paket Baru 6 Masuk ULP

735

RADARSEMARANG.COM, KENDAL – Keinginan Bupati Kendal, Mirna Annisa atas paket pekerjaan APBD 2018 untuk dapat dilaksanakan Maret ini sepertinya ‘bertepuk sebelah tangan’. Pasalnya keinginan Bupati tersebut tidak disambut oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada.

Terbukti dari 306 paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa di Pemkab Kendal yang harus dikerjakan tahun ini, hingga Maret ini masih nol yang sudah dikerjakan. Mirisnya lagi dari data di Unit Layanan Pengadaan (ULP) baru 6 pekerjaan yang mendaftar.

Hal itu tentu berbanding terbalik dengan keinginan Bupati Kendal yang terus menyampaikan agar OPD Kerja Keras. Bahkan Bupati Mirna menargetkan, Februari semua paket pekerjaan harus sudah dilelang sehingga Maret ini semua pekerjaan bisa dikerjakan oleh pihak ketiga.

Kepala ULP Kendal, Sudaryanto mengatakan jika sampai saat ini dari 306 paket pekerjaan baru enam yang mendaftar. Satu diantaranya baru masuk proses lelang bulan ini. “306 paket pekerjaan itu terdiri dari 214 paket pekerjaan konstruksi, 56 paket pengadaan barang dan jasa lainnya dan 36 paket Jasa Konsultansi. Enam Paket yang sudah mendaftar itu rata-rata baru pekerjaan Jasa Konsultansi. Sedangkan untuk Pekerjaan Konstruksi masih nol,” katanya (12/3).

Pihaknya sendiri sudah berupaya dengan menyurati OPD di lingkungan Pemkab Kendal untuk segera mendaftarkan ke ULP. Namun hingga kini belum ada satupun yang membuat progres atas surat dari ULP tersebut.

Selain itu ULP juga telah melakukan monitoring dengan terjun langsung ke semua OPD. Hasilnya cukup mengejutkan, sebagian besar OPD malah belum siap untuk mendaftarkan paket pekerjaannya ke ULP.

Pihaknya menanyakan sejauh mana perencanaan di OPD, mulai dari Rencana Umum Pengadaan (RUP), kelengkapan organisasi dalam pengadaan, spesifikasi pekerjaan atau barang, penentuan harga perkiraaan sendiri (HPS)  dan kapan Rencana akan didaftarkan.

“Rata-rata baru memberikan klarifikasi pada RUP dan organisasi pengadaan. Semua sudah siap. Tapi untuk spesifikasi, HPS dan Rencana didaftarkan ULP, OPD belum bisa memberikan jawaban. Jadi kami anggap tidak ada klarifikasi,” tandasnya.

Kondisi memprihatinkan ini menurutnya dari ULP tidak bisa berbuat banyak, sebab ULP bekerja berdasarkan pekerjaan yang didaftarkan ke ULP untuk dilelang. “Ketika sudah didaftarkan, baru kami bisa mengevaluasi mulai dari spesfikasi, HPS, Organisasi. Jika tidak ada ya kami tidak bisa,” tuturnya.

Sementara Sekretaris Daerah Kendal, Muhammad Toha mengatakan jika pekerjaan yang belum didaftarkan karena terkendala adanya perubahan rencana review design. Atau perubahan paket yang dialihkan dari satu titik ke titik lainnya. Sehingga harus memulai dari awal lagi perencanaannya.

“Mulai menentukan RUP, Spesifikasi, HPS dan Detil Enginering Design (DED) harus disusun ulang. Sehingga ini memperlamban proses untuk didaftarkan di ULP.  Tapi kami minta untuk OPD bekerja cepat, karena ini sudah bulan maret,” katanya.

Pihaknya juga akan langsung melalukan monitoring terhadap kinerja OPD. Yakni dengan membuat time shcedulle dimana setiap bulan akan dilakukan evaluasi. “Jika kinerja OPD buruk, maka akan kami lakukan evaluasi dengan sanksi potongan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP), Mutasi jabatan atau Mosi (penurunan) jabatan,” tegasnya.

Makanya, ia berharap kepala OPD agar aktif menggerakkan bawahnnya agar bisa segera bekerja dan membuat perecanaan kerja yang baik. “Kepala OPD karena TPP yang didapat lebih besar, jangan Cuma kerja santai dan leha-leha di kantor, tapi harus tahu pekerjaan bawahannya sudah sejauh mana,” tambahnya. (bud/bas)