Kenaikan PBB Dinilai Salahi Perda

279

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Keputusan pemerintah Kota Semarang menaikkan PBB hingga 70 persen yang kini sudah direvisi menjadi 30 persen dinilai menyalahi perda. Ketua komisi B DPRD Kota Semarang Agus Riyanto Slamet menegaskan, kesalahan pemkot dalam hal ini adalah menaikkan PBB lebih dari 12,5 persen dalam satu tahun.

”Ketentuan ini diatur dalam perda nomor 13 tahun 2017. Kalau dinilai tidak sesuai ya monggo diajukan revisi. Tapi kalau seperti ini berarti pemkot “melanggar” perda,” jelasnya.

Mengenai besaran kenaikan, ia jelaskan, menjadi hak Pemerintah Kota. Hanya saja, sebagai ia meminta agar kenaikan tidak terlalu tinggi. ”Paling tidak ya 12,5 persen jangan 30 persen. Kalau kenaikan 3 tahun sekali ya nggak papa 30 persen. Sebab kenaikan kita di Banggar, pendapatan kita naikkan 12,5 persen per tahun,” kata dia.

Ketua Bidang Pengabdian dan Pelayanan Masyarakat Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) kota Semarang Abdul Mufid menyebutkan, Pemkot terlalu terburu-buru dalam mengambil kebijakan kenaikan PBB hingga 70 persen. Hal ini terlihat dari respon pemerintah yang langsung menurunkan kenaikan PBB setelah banyak warga yang protes.

”Idealnya, dilakukan public hearing untuk mengetahui pendapat masyarakat terkait persoalan ini. sehingga kebijakan yang muncul tidak menimbulkan reaksi yang negatif bagi masyarakat. Kalau yang terjadi sekarang kan dinaikkan, begitu protes baru diturunkan,” kata dia.

Kepala Bidang Pajak Daerah I Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang Saryono menjelaskan, penentuan kenaikan ini memang menjadi wewenang pemerintah kota. Dirinya menjelaskan, dalam Undang-Undang sudah diatur mana yang harus dibicarakan dengan dewan dan tidak. Dan mengenai NJOP, ujarnya, sudah menjadi kewenangan pemkot. ”Kalau semua harus melibatkan semua stakeholder nggak rampung-rampung,” tandasnya. (sga/ton)