Ini Faktor Bantuan RTLH Berkurang Seribu Unit

90

Anggaran tersebut rencananya digunakan untuk membantu dua ribu unit RTLH. Tiap unit RTLH dibantu dana Rp7,5 juta. “Pemangkasan anggaran RTLH disebabkan sejumlah faktor. Salah satunya karena APBD Jepara 2018 mengalami defisit sehingga terpaksa dilakukan rasionalisasi,” kata  Kepala Disperkim Kabupaten Jepara, Ashar Ekanto.

Disinggung soal alokasi anggaran tiap unit RTLH yang hanya Rp7,5 juta, Ashar membenarkannya. Meski begitu, saat ini pihaknya sudah mengirim surat ke bupati Jepara agar anggaran dikembalikan lagi menjadi Rp15 juta untuk tiap unit RTLH.

Meskipun langkah ini juga memiliki konsekuensi sendiri. Yakni jumlah RTLH yang dibantu hanya seribu unit. Tak lagi seperti rencana awal yakni sebanyak dua ribu unit RTLH. Langkah ini dinilai Ashar lebih efektif. Sebab jika alokasi anggaran hanya Rp7,5 juta, maka tak akan bisa meningkatkan status RTLH menjadi rumah layak huni.

“Berdasarkan evaluasi di lapangan, jika bantuan sebesar Rp 7,5 juta status tidak layak huni terus melekat. Justru penerima bantuan kebingungan mencari dana tambahan. Bahkan terpaksa hutang. Ini malah menambah masalah,” jelasnya.

Karena anggaran RTLH kian minim, pihak Disperkim Jepara menggelar sejumlah langkah terobosan. Tahun ini mendapatkan tambahan bantuan tiga unit RTLH dari Bank Jateng. Masing-masing unit senilai Rp 40 juta.

Bantuan tersebut tersebar di 16 kecamatan. Masing-masing desa atau kelurahan mengusulkan rumah yang akan diberikan bantuan. Selanjutnya petugas memverifikasi tingkat kelayakan rumah. Disinggung mengenai perumahan nelayan di Gang Pandan Arum RT 15 dan RT 16/RW 4, Kelurahan Bulu, Kecamatan Kota, pihaknya tidak bisa memberikan rekomendasi untuk bantuan RTLH.

“Sebanyak 53 rumah merupakan bantuan dari pusat. Lahannya masih milik pemkab. Sedangkan puluhan rumah lainnya didirikan warga secara mandiri. Secara fisik memang tidak layak. Namun secara regulasi, syaratnya rumah dan lahan harus milik penerima,” imbuhnya. 

(ks/zen/war/top/JPR)

Silakan beri komentar.