Tolak RKUHP, Gelar Aksi Tutup Mulut

564
AKSI TUTUP MULUT : Sejumlah elemen perempuan melakukan aksi menutup mulut dan berjalan kaki dari depan kantor Dinas Sosial sampai Bundaran Air Mancur Jalan Pahlawan Semarang, Minggu (11/10) kemarin. (AFIATI TSALITSATI / JAWA POS RADAR SEMARANG)
AKSI TUTUP MULUT : Sejumlah elemen perempuan melakukan aksi menutup mulut dan berjalan kaki dari depan kantor Dinas Sosial sampai Bundaran Air Mancur Jalan Pahlawan Semarang, Minggu (11/10) kemarin. (AFIATI TSALITSATI / JAWA POS RADAR SEMARANG)

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG–Aksi tutup mulut dilakukan oleh belasan aktivis perempuan sebagai wujud penentangan terhadap upaya pemerintah pusat yang akan mengesahkan Revisi Undang-Undang KUHP. Aksi menutup mulut dan berjalan kaki dari depan kantor Dinas Sosial sampai Bundaran Air Mancur Jalan Pahlawan Semarang, inipun menarik perhatian masyarakat yang sedang berolahraga di kawasan Car Free Day, Minggu (11/10) kemarin.

Tak hanya jalan kaki dan menutup mulutnya saja, tiga orang aktivis beraksi dengan masuk ke dalam kurungan ayam dan ditaburi bunga serta ditarik oleh rekan-rekannya. Aksi yang diinisiasi oleh lima organisasi di Semarang macam LRC-KJHAM, LBH Apik hingga Setara ini merupakan bentuk keprihatinan atas tindakan pemerintah yang berusaha membungkam kebebasan pendapat.

“Makanya, kami secara tegas menolak pengesahan RKUHP. Sebab, jika aturan itu disahkan, malah berpotensi melanggar HAM. Misalnya, jika ada kekerasan seksual, korban dari pihak perempuan pasti kembali mengalami diskriminasi,” ungkap kordinator aksi dari Komunitas Masyarakat Penolak RKUHP, Ummy Hanik.

Upaya untuk menggagalkan pengesahan RKUHP, dalam waktu dekat pihaknya akan mengajukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Dengan begitu, lanjutnya, masih ada secercah harapan agar RKUHP tidak disahkan sekaligus mengembalikan marwah UUD 1945.

Pemerintah, sambung dia, seharusnya lebih memperhatikan pada RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang kebijakannya masih menggantung. Ummy menjelaskan, adanya RUU PKS nantinya justru menjadi senjata untuk menindak pelaku kekerasan seksual di Indonesia.

“Di Jateng sendiri, selama Januari 2018 sampai pertengahan bulan ini, sudah ada 704 kasus yang muncul akibat kekerasan terhadap perempuan. Dari jumlah itu, 78,80 persen jadi korban kekerasan seksual, 11,00 persen kekerasan fisik dan 10,20 persen kekerasan psikis,” jelasnya.

Ummy mengaku prihatin dengan kondisi tersebut mengingat tingginya korban kekerasan justru diabaikan oleh pemerintah. Bahkan, banyak di antaranya yang belum mendapat proses hukum yang layak. “Kebanyakan prosesnya mandek karena aturannya tidak membela perempuan sebagai korban kekerasan,” tandasnya. (tsa/hid/ida)