“Total saat ini jumlah hotel di Semarang 118 hotel. Rinciannya, hotel berbintang ada 54, sedangkan non bintang ada 64. Sangat padat, apalagi rata-rata di tengah kota semua.”

Benk Mintosih – Wakil Ketua PHRI Jawa Tengah

RADARSEMARANG.COMPertumbuhan hotel baru di Semarang sangat pesat. Sayangnya, belum diimbangi dengan peningkatan jumlah tamu yang menginap. Terbukti, tingkat hunian atau okupansi hotel masih relatif rendah. Bahkan rata-rata okupansi hotel di Semarang hanya 60 persen. Kondisi pasar yang kurang kondusif tersebut, perlu political will pemerintah.

BISNIS perhotelan di Kota Semarang saat ini ibarat jamur di musim hujan. Dari nilai investasi dan penerimaan pajak, menjamurnya hotel tentu menguntungkan. Pun dengan para tamu, juga bisa mendapatkan banyak alternatif hotel jika ingin menginap di Kota Atlas.

Namun dari segi persaingan, banyaknya hotel membuat persaingan yang tidak sehat jika tidak diimbangi dengan destinasi wisata ataupun dari sektor Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE). Alhasil, membuat persaingan harga yang tidak sehat, dan matinya hotel yang tidak bisa bersaing.

GRAFIS: IWAN/JAWA POS RADAR SEMARANG
GRAFIS: IWAN/JAWA POS RADAR SEMARANG

Wakil Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Tengah, Bambang Mintosih, mengatakan, jika saat ini Semarang perlu adanya moratorium atau pembatasan jumlah hotel. Pasalnya, dari segi okupansi hotel di Semarang, setiap harinya rata-rata hanya 60 persen atau stagnan. “Hotel di Semarang okupansinya stagnan, belum banyak destinasi wisata ataupun kunjungan luar negeri, bahkan dari sektor MICE yang tak juga berkembang,” katanya, kemarin.

Sorotan utama adalah banyaknya dibangun hotel dengan kelas bintang 3 dan 4, serta hotel budget. Saat ini jumlah hotel di kelas tersebut bisa dibilang cukup padat dan berpotensi ada persaingan yang tidak sehat dari segi harga kamar. “Total saat ini jumlah hotel di Semarang 118 hotel. Rinciannya, hotel berbintang ada 54, sedangkan non bintang ada 64. Sangat padat, apalagi rata-rata di tengah kota semua,” bebernya kepada Jawa Pos Radar Semarang.

Dengan adanya destinasi wisata baru yang bisa menarik wisatawan untuk long stay, langkah pemerintah untuk memacu percepatan bandara pun bisa diapresiasi dengan catatan ada tambahan jadwal kedatangan dan keberangkatan pesawat dan memperluas rute penerbangan.

Airport ini salah satu daya dobrak, namun juga harus ada penambahan jadwal terbang. Selain itu, destinasi wisata pun diperhatikan, belum lagi soal MICE yang juga harus diperhitungkan,” katanya.

Jika  digenjot dari sektor MICE, lanjut pria yang akrab disapa Benk Mintosih ini, Semarang kalah dengan Solo, Jakarta dan Jogjakarta, di mana hotel berbintangnya memiliki jumlah convention dengan daya tampung besar. “Indikator itu belum terpenuhi. Convention Hall belum ada yang kapasitasnya di angka 10 ribu orang, jumlah penerbangan internasional juga masih sedikit, akomodasi dan atraksi memang sudah cukup, tapi harus ditingkatkan lagi,” tegasnya.

Padahal MICE, papar Benk, memiliki keuntungan lebih besar dari pada turis asing. Dikarenakan, selain menggunakan convention, dalam setiap even dipastikan juga menyewa kamar untuk menginap dengan lama tinggal minimal dua hari. “Even dari kementerian harus dibawa kesini, namun selalu kalah dengan kota lain,” paparnya.

Jika pembatasan tidak bisa dilakukan, pihaknya meminta agar ada pemerataan pembangunan hotel baru, khususnya di daerah pinggiran. Untuk wilayah Semarang Kota, dinilai sudah terlalu padat dan tidak perlu ditambah. “Okupansi ideal adalah 70 persen. Ini angka ideal agar hotel bisa hidup, menaikkan harga kamar pun tidak mungkin dilakukan,” katanya.

Marcom Manager Harris Hotel Sentraland Semarang, Amanda Rosalina Ardine pun mendukung adanya pembatasan hotel di Kota Semarang. Hal ini dikarenakan pasar yang digarap atau yang didapatkan akan semakin sempit jika terlalu banyak hotel di Semarang. “Kalau segi investasi sih oke ya, namun dari segi persaingan sangat tidak sehat,” tambahnya.

Dengan adanya moratorium, lanjut Amanda, market yang ada pun bisa semakin besar. Terlebih dari sektor pariwisata dan even, Semarang masih sedikit tertinggal walaupun beberapa tahun terakhir ada kemajuan yang cukup signifikan. “Perlu didongkrak, misalnya even berskala internasional ataupun dari segi destinasi wisatanya,” harapnya.

Masih Terbuka Hotel Baru

Berbeda dengan Benk dan Amanda, Sekretaris Dinas Tata Ruang Kota Semarang, Irwansyah, mengatakan, pembangunan hotel baru di Semarang masih memungkinkan. Saat ini, banyak investor yang melirik Kota Semarang untuk melakukan pembangunan hotel setelah melihat potensi wisata yang sedang bergeliat.

”Saya melihat dari perencanaan dan perkembangan Kota Semarang yang sedang giat-giatnya. Secara tata ruang dalam jangka 20 tahun ke depan menuju kota metropolitan, hotel-hotel masih dibutuhkan,” ujarnya mewakili Kepala Dinas Tata Ruang kota Semarang, Agus Riyanto, yang saat ini menjabat Pjs Sekda Kota Semarang.

Dikatakan, sektor pariwisata di Semarang memiliki potensi untuk terus digali dan dikembangkan. Sektor inilah yang dinilainya mampu menghidupkan Kota Semarang, termasuk hotel-hotel yang ada.  ”Seperti potensi wisata Kampung Pelangi, desa wisata Kandri, revitalisasi Pasar Johar, Kota Lama yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan jumlah wisatawan yang datang ke Semarang,” katanya.

”Kuliner juga mulai tumbuh di Semarang. Artinya, masyarakat juga telah mempersiapkan untuk mendukung wisatawan yang nantinya juga akan mengisi hotel-hotel yang ada,” tambahnya.

Mengenai persaingan hotel-hotel yang sudah ada, ia mengatakan tentu hotel-hotel harus menjaga kualitas agar dapat mendatangkan tamu sesuai dengan kelas mereka.

Ia mengatakan, merupakan tantangan bagi para investor, selain membangun hotel adalah mereka juga harus bisa bersinergi dengan pemerintah untuk menciptakan daya tarik bagi wisatawan untuk datang ke Semarang.

”Kalau mereka kalah kualitas, jangan salahkan kita. Nggak harus mahal yang penting nyaman buat pengunjung. Hotel juga harus mau berbenah dong,” ujarnya.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Semarang, Masdiana Safitri, tidak mempermasalahkan berapapun jumlah hotel yang ada di Semarang. Menurutnya, jika pembangunan hotel sudah sesuai dengan aturan, maka tidak ada lagi yang perlu dipersoalkan.

Dari kacamata orang pariwisata, lanjut dia, yang terpenting baginya adalah bagaimana menggerakkan agar wisatawan datang ke Kota Semarang. Sehingga sebanyak apapun hotel jika banyak wisatawan yang datang ke Semarang, maka semuanya akan tidak ada yang dirugikan.

”Menurut saya yang terpenting itu, bagaimana kita meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kota Semarang. Selama ini, kita kerja sama dengan komunitas-komunitas dan membuat even-even untuk menarik wisatawan agar bisa long stay di Semarang,” katanya.  ”Jadi hotelnya akan terisi terus,” sambungnya.

Saat ini, Disbudpar Kota Semarang tengah berupaya untuk mendatangkan wisatawaan dengan menciptakan jujugan wisata menarik di Semarang. Seperti pasar digital Tinjomoyo, kampung tematik dan sejumlah tempat menarik lainnya.  ”Di Tinjomoyo itu pasar alam, untuk yang heritage ada di Kota Lama, kemudian untuk yang urban ada Pasar Bulu. Ini semua upaya untuk mendatangkan wisatawan. Bagi kami, yang terpenting adalah itu,” tandasnya.

Di sisi lain, Kepala Bidang Pajak Daerah II Bapenda Kota Semarang, Agus Wuryanto, menilai, moratorium pembangunan hotel masih sebatas wacana. Melihat kenyataan di lapangan, hingga saat ini pembangunan hotel masih terus berlangsung. ”Sampai saat ini masih berjalan. Sesuai hukum ekonomi, supply and demand,” jelasnya.

Ia mengatakan, pajak perhotelan memang merupakan salah satu sumber pendapatan yang akan digenjot untuk mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang. Bersama sumber pajak lainnya, yakni hiburan, restoran dan parkir, pajak perhotelan akan terus dimaksimalkan, terlebih pasca diturunkannya tarif PBB oleh Pemkot Semarang karena warga merasa keberatan.

Menurut Agus, kalaupun moratorium pembangunan hotel di Semarang benar-benar dilakukan, Bapenda Kota Semarang akan tetap berinovasi untuk mengamankan pendapatan dari pajak perhotelan. “Melalui e-tax  dan percepatan pelayanan secara elektronik. Kami dari Bapenda tentu akan terus berupaya untuk berinovasi,” katanya. (den/sga/aro)