RADARSEMARANG.COM, SEMARANG –  Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) untuk Provinsi Jateng di 2016 masuk kategori sedang. Peringkat pertama dengan kategori baik ditempati Provinsi DI Yogjakarta dan terendah Provinsi Sumatera Barat.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng Margo Yuwono menjelaskan, nilai IDI Jateng yakni 66,71 persen masuk kualifikasi  kategori sedang. Namun demikian kategori tersebut di atas Provinsi DKI Jakarta. Bahkan secara nasional pun  indeks tersebut tidak begitu menurun secara drastis.

“Cuma saja kalau dilihat indeks per tahun dari 2014, Jateng mengalami penurunan. Pada tahun itu IDI Jateng mendapatkan nilai 77,44 persen. Dengan penurunan 10,73 persen, perlu kita kaji untuk mencari solusi supaya indek bisa naik lagi,” katanya.

Dalam paparan BPS Jateng, ada tiga aspek yang dinilai yakni kebebasan sipil, kebebasan politik dan lembaga demokrasi. Guna menentukan nilai di setiap aspek tersebut, BPS menggunakan sumber data dari dokumen, media, FGD, dan wawancara langsung.  Seperti pada kebebasan sipil, ada penurunan indek pada variabel ancaman penggunaan aparat untuk menghambat kebebasan berpendapat. Margo mencontohkan kasus di Bantarkawung, Brebes.

Pihak Panwaslu melarang tim sukses calon Bupati Indza Priyanti untuk menggelar acara pengajian. Serta pada tindak penggunaan kekuasaan untuk ibadah/agama. Indek semula 68,73 persen turun menjadi 43 persen. “Salah satu contoh adalah penutupan diskotik dalam menghormati bulan Ramadan,” tambahnya.

Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi menegaskan, sudah saatnya Jateng harus menaikkan indeks demokrasi. Ia pun mengaku kecewa dengan perolehan Jateng terlebih di bawah Yogjakarta.  “Di 2017 kita harus menaikkan indeks demokrasi supaya bisa menjadi lebih baik,” tambahnya. (fth/zal)