RADARSEMARANG.COM, MAGELANG–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Magelang menilai, unjuk rasa aktivis Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Magelang yang memunculkan nota kesepakatan, bersifat sepihak. Kalangan DPRD beralasan bahwa nota kesepakatan yang dibuat PMII tidak dirumuskan bersama, padahal sudah berlangsung dialog dua arah.

Ketua Komisi C DPRD Kota Magelang, Evin Septa Kamil, Jum’at (9/3) kemarin menjelaskan, pihaknya terkejut karena aktivis PMII tiba-tiba menyodorkan nota kesepakatan yang meminta DPRD secara kelembagaan menolak pengesahan RUU MD3. Padahal, kata Evin, dalam unjuk rasa tersebut, pihaknya telah menjembatani dan merespons permintaan PMII untuk berdialog.

“Tetapi tiba-tiba kok mereka mengeluarkan nota kesepakatan yang dirumuskan sendiri, tanpa ada keterlibatan kami. Terus terang secara lembaga, kami tidak mau menandatangani.” Dikatakan, pengesahan RUU MD3 menjadi UU merupakan wewenang pusat.

Terkait salah satu fraksi yang menandatangani nota kesepakatan, Evin menganggap bahwa tindakan tersebut bisa jadi tindakan pribadi. Ketua Fraksi Partai Demokrat, Waluyo, mengatakan hal yang sama. “Terkait tidak ikut tanda tangan karena keputusan tersebut kan harus bersama-sama dengan anggota lain, tidak serta merta asal tanda tangan.” (cr3/isk)