Tuding DPRD Mencla-Mencle

293
TEATERIKAL: Mahasiswa yang tergabung dalam wadah Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Magelang menggelar teaterikal mengkritisi RUU MD3 di gedung DPRD Kota Magelang, Kamis (8/3) kemarin. (AGUS HADIANTO/JAWA POS RADAR KEDU)
TEATERIKAL: Mahasiswa yang tergabung dalam wadah Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Magelang menggelar teaterikal mengkritisi RUU MD3 di gedung DPRD Kota Magelang, Kamis (8/3) kemarin. (AGUS HADIANTO/JAWA POS RADAR KEDU)

RADARSEMARANG.COM, MAGELANG – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Magelang, Kamis (8/3) pukul 13.00, menggeruduk gedung DPRD setempat. Selain berorasi dan menggelar  teaterikal mengecam UU MD3, mahasiswa juga berdialog dengan anggota DPRD. Dialog selama 3 jam, berlangsung  panas di ruang sidang paripurna.

Anggota DPRD yang menerima pengunjuk rasa adalah Evin Septa Kamil, Waluyo, Aktib Sundoko, Iwan Soeradmoko, dan Hadiyono Nugroho. Mahasiswa meminta dan mendesak anggota DPRD Kota Magelang untuk menandatangi nota kesepakatan petisi penolakan UU MD3.

Petisi sebagai bukti bahwa DPRD Kota Magelang menampung aspirasi mahasiswa dan akan meneruskan ke tingkat pusat. Ironisnya, dari enam fraksi, hanya ada satu fraksi yang bersedia menandatangani petisi. Yaitu, Fraksi Hannas.

Sekretaris Fraksi Hannas, Aktib Sundoko, menjelaskan, pihaknya bersedia menandatangani nota kesepakatan  atas nama fraksi, bukan kelembagaan DPRD secara utuh. “Karena anggota DPRD punya hak bicara, sehingga saya berbicara dan berani menandatangi nota kesepakatan. Namun ini sebagai fraksi, bukan sebagai kelembagaan DPRD secara utuh.”

Dalam dialog tersebut, Ketua Komisi C DPRD, Evin Septa Kamil mengaku siap meneruskan aspirasi mahasiswa. Meski begitu,  Evin meminta mahasiswa agar tetap santun dan beretika dalam menyampaikan aspirasi. “Tunjukkan bahwa mahasiswa adalah terpelajar.”

Wakil Ketua Bidang Eksternal Organisasi PMII Wilayah Jawa Tengah, Tabah Riyadi, mengaku kecewa karena anggota DPRD Kota Magelang tidak bisa menampung aspirasi mereka. Tabah menilai, anggota DPRD Kota Magelang mencla-mencle. Buktinya, hanya ada satu fraksi yang mau meneken nota kesepakatan petisi penolakan UU MD3. “Terus terang kecewa karena DPRD Kota Magelang tidak bisa bersikap,” tegas Tabah.

Tabah menilai, UU MD3 menciderai penegakan HAM dan hukum. “Bagaimana tidak, melalui UU MD3 anggota dewan yang terhormat kebal terhadap hukum.” Jika nantinya UU MD3 diterapkan, kebebasan dalam menyampaikan pendapat yang menjadi simbol demokrasi, telah mati di tangan DPR. “Sejumlah pasal mengkriminalisasi hak berpendapat rakyat, di antaranya pasal 73 ayat 3 dan 4, pasal 122 huruf (k) dan pasal 245.”

Puluhan spanduk dan poster dibentangkan aktivis PMII. Di antaranya bertuliskan ‘DPRD Bukan Tuhan’, ‘Dewan Pemidana Rakyat’, dan keranda bertuliskan “Demokrasi di Tangan DPRD Mati.  Juga berlangsung teaterikal mahasiswa yang menggambarkan anggota dewan sedang menginjak-injak mahasiswa yang disimbolkan sebagai rakyat. (cr3/isk)