GRAFIS : IWAN/JAWA POS RADAR SEMARANG
GRAFIS : IWAN/JAWA POS RADAR SEMARANG

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Penyidikan dugaan kasus suap dengan tersangka Kepala Subseksi Pemeliharaan Data Pertanahan Nasional pada Kantor Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Semarang, Windari Rochmawati, terus bergulir. Bahkan kemarin Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Semarang telah memeriksa enam orang notaris sebagai saksi. Keenam notaris itu diduga sebagai pemberi suap. Hal itu dibuktikan dari nama yang tertulis di 9 dari 116 amplop berisi uang suap yang disita dari tangan Windari.

Kajari Kota Semarang, Dwi Samudji, mengaku telah melakukan pemeriksaan terhadap enam orang notaris sebagai saksi. Ia menyebutkan, salah satu saksi yang dipanggil berinisial M, orang yang memberi amplop saat terjadinya penangkapan terhadap Windari. Namun demikian, Dwi enggan menyebutkan lebih jauh hasil pemeriksaan oleh tim penyidik.

“Itu sudah masuk materi perkara. Nanti bisa mengganggu penyidikan tim. Saat ini masih didalami tim, keterlibatan yang bersangkutan. Dia (M) mengakui telah memberikan uang dalam amplop itu ke Windari,”katanya kepada Jawa Pos Radar Semarang.

Disinggung soal jumlah 116 amplop dan temuan uang total hampir Rp 600 juta yang didapatkan kejari setelah melakukan penggeledahan di kamar kos, mobil pribadi, dan ruang kerja Windari, Samudji mengaku dalam amplop tersebut ada beberapa nama yang sama.

“Jadi, ada nama yang sama, namun amplopnya ada beberapa biji. Jadi, saya rasa orang yang sama itu sudah terbiasa memberikan amplop berisi uang untuk Windari, dan semuanya masih terus kita periksa,” ujarnya.

Windari Rochmawati (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
Windari Rochmawati (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)

Samudji juga mengungkapkan, untuk mengurus berbagai dokumen pertanahan di BPN memang ada biayanya, namun sudah ditetapkan oleh negara.  “Ada biayanya, tapi itu yang ditetapkan oleh pemerintah, dan biaya itu masuk ke kas negara. Nah ini oleh tersangka ada indikasi pemaksaan untuk memberikan biaya lebih dari yang sudah ditetapkan,” bebernya.

Untuk penyelidikan lebih lanjut, Samudji memastikan akan ada pendalaman dalam proses penyidikan yang dilakukan tim penyidik Kejari Kota Semarang.

Dikatakannya, termasuk Sriyono dan dua pegawai honore,r Jimmy dan Fahmi, yang masih berstatus saksi, jika nantinya ada dua alat bukti, maka statusnya bisa saja naik, dari saksi ke tersangka. Namun sampai saat ini, diakuinya, belum ada dua alat bukti tersebut, sehingga masih didalami.

Pihaknya juga memastikan, akan memeriksa keluarga tersangka atau keluarga saksi jika ada keterkaitan. Namun hingga saat ini, saksi yang diperiksa masih dari tersangka dan terperiksa. “Proses saat ini masih terus berlanjut, nantinya juga akan ada pemeriksaan lainnya. Termasuk gelang emas yang ada di tumpukan uang yang ada di mobil tersangka. Saat ini proses pemanggilan saksi akan terus kami lakukan, khususnya ke notaris ini, dan nama perusahaan yang tertera di amplop yang ada di tangan tersangka Windari,”tandasnya.

Kasi Tipidsus Kejari Kota Semarang, Adi H Wicaksono, menambahkan, status Sriyono masih aktif bekerja, karena pihaknya memang tidak menahan. Ia juga mengaku, Sriyono Kamis (8/3) kemarin tidak diperiksa. Pihaknya memastikan timnya akan terus bekerja menuntaskan kasus ini.

“Kalau untuk S dan 2 honorer lainnya, kita masih lanjut pemeriksaan, karena masih ada pemeriksaan tambahan. Yang jelas, kita masih fokus ngejar BAP, dan menangani perkara ini secara profesional,”katanya.

Sementara itu, temuan 116 amplop berisi uang suap yang diperkirakan berjumlah Rp 600 juta diduga akan lebih besar lagi. Sebab, amplop tersebut baru ditemukan di mobil, ruang kerja dan tempat kos Windari. Sedangkan di rumah dan mobil pribadi Sriyono diduga belum dilakukan penggeledahan.

Sumber internal kejaksaan yang enggan disebut namanya menyebutkan, amplop yang ditemukan di kos dan mobil pribadi Windari di antaranya berasal dari notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Dia mengakui, mobil pribadi Sriyono belum digeledah saat penangkapan, termasuk di ruang lantai II. Padahal saat OTT berlangsung, tidak ada tim Kejari yang dihalang-halangi, semua dipersilakan bergerak leluasa. Mobil Sriyono baru dilakukan penggeledahan Kamis (8/3) kemarin.

Dikatakan sumber itu, saat OTT, Windari yang pertama diamankan, sedangkan Sriyono masih berada di ruang kerjanya. Saat Windari akan ke ruang Sriyono, pihaknya menghalangi. Petugas Kejari akhirnya memeriksa seluruh ruang lantai 1, termasuk ruang Sriyono.

Kepala Kejati Jateng, Sadiman, menilai kejadian tersebut sebenarnya bukan OTT, melainkan sudah ada Sprin Lid (surat perintah penyelidikan) sejak lama, karena awalnya ada informasi dari masyarakat terkait praktik pungli dan suap di BPN Kota Semarang.

Dikatakannya, ketika malam terjadi OTT, sebenarnya akan dilakukan pengeledahan untuk melakukan pengumpulan data (puldata) dan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket). Dia juga menyatakan masalah tersebut bukanlah OTT Tim Saber Pungli.

“Yang jelas sikap saya mendukung penuh penanganan kasus ini, bahkan saat OTT itu berlangsung pertama kali, saya datang ke kejari sampai jam 11 malam, itu pas keempatnya diamankan,”kata Sadiman kepada koran ini.

Disebutkan, untuk 3 orang yang diamankan, yakni Sriyono, Jimmy dan Fahmi,  statusnya masih terperiksa, sehingga semua masih melihat perkembangannya fakta di lapangan. Pihaknya memastikan, setelah ada alat bukti baru nanti akan dikembangkan. Ia menegaskan, siapa saja yang terkait kasus tersebut akan diproses hukum. “Yang jelas kami akan berbuat adil, yang terlibat pasti diproses. Siapapun yang terlibat dalam pungli dan suap itu akan kita proses dan tetapkan status tersangka,”tandasnya. (jks/aro)