Karyawan PT Tossa Sakti Tuntut Gaji

446
UNJUK RASA: Ratusan karyawan PT Tossa Sakti Kaliwungu melakukan aksi blokade pintu masuk perusahaan setempat. (​BUDI SETYAWAN/JAWA POS RADAR SEMARANG)
UNJUK RASA: Ratusan karyawan PT Tossa Sakti Kaliwungu melakukan aksi blokade pintu masuk perusahaan setempat. (​BUDI SETYAWAN/JAWA POS RADAR SEMARANG)

RADARSEMARANG.COM, KENDAL – Upaya karyawan PT Tossa Sakti Kaliwungu, untuk mendapatkan hak gaji terus dilakukan. Kamis (8/3) kemarin, ratusan karyawan menggelar aksi unjuk rasa menuntut pembayaran kompensasi akibat dirumahkan selama sembilan bulan ini.

Dalam aksinya, massa memblokade pintu masuk ke perusahaan di Desa Nolokerto, Kecamatan Kaliwungu. Mereka membentangkan spanduk tuntutan kepada menejemen perusahaan untuk memberikan hak gaji dan status pekerjaan mereka.

Aksi tersebut sempat memicu terjadinya adu mulut antara perwakilan menejemen perusahaan dangan karyawan yang berjumlah lebih kurang 750 orang. Pasalnya pihak manejemen hanya bisa memberikan 25 persen dari gaji. Padahal sesuai perjanjian para karyawan selama dirumahkan akan menerima 50 persen dari gaji setiap bulannya.

Hal tersebut tentu saja membuat ratusan karyawan pabrik kaca tersebut marah. Mereka menilai perusahaan sudah tidak menepati janjinya. Selain itu gaji tersebut sangat diharapkan karyawan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

“Kami buruh tidak mau gaji kami diangsur lagi. Kami minta bukti bukan janji. Kami menuntut agar gaji dibayarkan penuh sesuai perjanjian yakni 50 persen selama kami dirumahkan,” kata Doni salah satu perwakilan buruh PT Tossa Sakti.

Selain melakukan aksi  blokade pintu masuk perusahaan, sejumlah perwakilan karyawan melakukan audensi dengan Bupati Kendal Mirna Annisa. Mereka menyampaikan keresahan terkait nasib yang mereka alami. Mereka berharap Pemkab Kendal bisa menjadi fasilitator atas permasalahan ini.

Doni mengatakan jika Sekitar 750 buruh ini dirumahkan sejak Mei 2017 lalu. Alasan dirumahkan karena perusahaan mengalami pengurangan produksi sehingga beban perusahaan semakin berat. Sesuai perjanjian mereka dirumahkan sampai dengan Januari 2018.

“Tapi Hingga Maret ini belum ada kepastian terhadap nasib kami, apakah masih dipakai dan dipekerjakan lagi ataukah akan di PHK. Kami butuh kepastian karena juga memiliki tanggungan keluarga,” kata Basuki Rahmat.

Jika tuntutan hak gaji tidak juga diberikan, maka karyawan akan menduduki kantor perusahaan. Selain itu akan melaporkan pengingakaran kesepakatan bersama ini kepada Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kendal. “Sebab kesepakatan ini dibuat bersama di Disnaker, jadi kami akan mengadukan masalah ini ke Kendal,” tandasnya. (bud/bas)

Silakan beri komentar.