GRAFIS : IWAN/JAWA POS RADAR SEMARANG
GRAFIS : IWAN/JAWA POS RADAR SEMARANG

RADARSEMARANG.COM – SUDAH menjadi rahasia umum, butuh kesabaran ekstra jika mengurus dokumen pertanahan di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Semarang. Apalagi kalau tidak mengetahui jalurnya ataupun tak kenal orang dalam.

Seorang pemohon bernama Rizal mengeluhkan lambannya proses pengurusan pemecahan sertifikat tanah. Padahal tanah miliknya sudah diukur oleh petugas BPN Semarang sejak empat tahun lalu. “Tanah saya itu berlokasi di Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tembalang. Nggak tahu kenapa kok tidak jadi-jadi,” keluhnya.

Sama halnya dengan, Hariono, mengeluhkan pelayanan BPN yang terkesan mempersulit penerbitan sertifikat lahan milik rakyat kecil.

Menurutnya, tidak sedikit warganya yang mengeluhkan tentang sulitnya memperoleh sertifikat hak milik dari BPN.

“Kami berharap adanya OTT ini bisa menjadikan pelayanan dan proses pengurusan dokumen tanah semakin cepat dan transparan,”kata salah satu Ketua RW di Semarang ini.

Seorang notaris bernama Karina juga mengeluhkan lamanya waktu pengurusan akta jual beli hingga menjadi sertifikat HM di BPN.

Ia mengatakan, untuk akta jual beli bisa selesai dalam waktu tiga hari. Dilanjutkan dengan pengurusan sertifikat dan validasi pajak bisa selesai dalam waktu lima hari kerja. “Tapi kenyataannya baru bisa selesai dalam waktu sekitar tiga pekan. Ditambah lagi dengan validasi pajak, menjadi 1,5 bulan,”katanya.

Sementara itu, kemarin Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Kota Semarang, Bambang Riyadi datang ke Kantor Kejari Kota Semarang untuk memberikan dukungan terkait OTT tersebut. Dalam suratnya, IPPAT mengapresiasi kinerja penyidik. Pihaknya juga menyatakan akan menunggu tindak lanjut terkait kasus itu, dan berharap kasusnya dapat diusut tuntas. Bambang datang didampingi sekretaris Sasmito Raharjo beserta humas, anggota dan dewan penasehat IPPAT. (jks/aro)