Khawatir Ada Penggelembungan 

296
DIBONGKAR : Warga menyaksikan bangunan KUD Usaha Mina, terdampak pelebaran jalan Kampung Bahari Tambaklorok dirobohkan dengan menggunakan alat berat, Rabu (7/3). (Sigit Andrianto/ Jawa Pos Radar Semarang)
DIBONGKAR : Warga menyaksikan bangunan KUD Usaha Mina, terdampak pelebaran jalan Kampung Bahari Tambaklorok dirobohkan dengan menggunakan alat berat, Rabu (7/3). (Sigit Andrianto/ Jawa Pos Radar Semarang)

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Bangunan KUD Usaha Mina yang berada di Pasar Tambaklorok, terdampak pelebaran jalan Kampung Bahari dibongkar, Rabu (7/3). Sedikitnya terdapat 23 bangunan permanen yang dirobohkan dalam giat yang dihadiri camat, lurah dan sejumlah OPD ini. Warga berharap pemerintah memperhatikan para pemilik kios yang sudah lama menempati KUD Usaha Mina.

Kepala Satpol PP Kota Semarang Endro P Martanto mengatakan, pembongkaran ini sempat menuai protes dari para pemilik kios. Namun, setelah dilakukan mediasi dan dijanjikan akan diberikan ganti untung dalam waktu dekat, akhirnya warga bisa memahami dan menyetujui.

Endro menyampaikan rasa terimakasihnya kepada paguyuban KUD Usaha Mina yang sudah mempercayakan pembangunan ini kepada pemerintah. Dia mengatakan, yang terpenting saat ini adalah secara fisik bangunan dapat dirobohkan. Sebab jika tidak, maka akan menghambat proses pembangunan proyek pemerintah pusat ini.

”Terimakasih atas kerjasama, masyarakat hingga aparat, sehingga giat ini berjalan lancar,” ujarnya.

Muhlisin, salah seorang pemilik kios mendukung pemerintah dalam pembangunan ini. Hanya saja, dirinya ingin agar pemerintah memperhatikan para pemilik kios yang sudah lama menempati KUD Usaha Mina. Utamanya dalam hal pendataan pedagang. Sehingga nantinya tidak terjadi penggelembungan jumlah pedagang ketika pasar yang baru sudah jadi.

”Sebab data yang Sekarang ini asal-asalan. Semuanya ikut mendata karena ada kepentingan,” keluhnya.

Muhlis juga meminta agar dirinya mendapatkan prioritas untuk memilih letak kios. Jangan sampai, lanjutnya, ia yang sebelumnya memiliki kios di bagian depan, ketika pasar yang baru sudah jadi justru mendapatkan bagian di belakang.

Mengenai persoalan ganti untung, Muhlisin dan sejumlah pemilik kios lainnya mempercayakan kepada pemerintah kota melalui camat Semarang Utara. ”Kemarin Pak camat menjaminkan diri bahwa dana itu (Dana ganti untung dampak pelaksanaan proyek,Red) akan turun,” tegasnya. (sga/zal)