Kabupaten Semarang Kekurangan 4.150 ASN

276

RADARSEMARANG.COM, UNGARAN – Kabupaten Semarang saat ini kekurangan Aparatur Sipil Negara (ASN) mencapai 4.150 orang. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Semarang, Partono mengungkapkan, jumlah kekurangan tersebut jika dihitung berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja.

“Kita belum bisa melakukan belanja pegawai lantaran masih dalam moratorium,” ujar Partono, Rabu (7/3). Setiap tahun, jumlah kekurangan tersebut selalu dikirim ke Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

“Kita setiap tahun jumlah kekurangan itu selalu mengirim ke pusat, namun memang belum ada rekrutmen karena masih moratorium kita belum buka pendaftaran,” katanya.

Disisi lain, jumlah ASN yang pensiun setiap tahun mencapai ratusan semakin menambah kebutuhan pegawai. Data BKD Kabupaten Semarang menjelaskan jika berdasarkan Batas Usia Pensiun (BUP) di 2017 jumlahnya mencapai 324 orang, di 2018 jumlah ASN yang pensiun juga berdasarkan BUP sebanyak 370 orang.

Juga di 2019 jumlah ASN yang pensiun berdasarkan BUP sebanyak 299 orang. Hal itu semakin mengurangi jumlah ASN di Kabupaten Semarang, sementara moratorium juga masih diberlakukan.

Sehingga, rekrutmen pegawai belum bisa dilakukan oleh Pemkab Semarang. dikatakan Partono, dengan minimnya ASN yang ada di Kabupaten Semarang hal yang dilakukan yaitu dengan memaksimalkan ASN yang ada.“Katakanlah hanya ada dua pegawai, ya kita maksimalkan dua pegawai tersebut,” katanya.

Selain karena pensiun, berkurangnya jumlah ASN di Kabupaten Semarang karena adanya mutasi. Mutasi oleh pegawai tersebut karena bermacam sebab diantaranya yaitu mendekatkan dengan domisili asal, dan mengikuti suami.“Jumlahnya berapa masih kita inventarisir,” ujarnya.

Kekurangan paling banyak, lanjutnya, dari sektor tenaga pendidik dan tenaga kesehatan. Dijelaskan Partono, tenaga pendidik dan kesehatan sebagai penyumbang terbanyak angka pensiun.

Meski begitu, ia tidak menjelaskan secara rinci berapa jumlah tenaga pendidik dan kesehatan yang pensiun. “Selama ini untuk mengatasi hal itu mengoptimalkan sumberdaya yang ada, karena belum bsai mengangkat,” katanya.

Terkait dengan kehadiran tenaga honorer untuk mengisi sejumlah kekosongan ASN, pihaknya tidak merekomendasikan tersebut. Artinya, BKD tidak menganjurkan di setiap instansi Pemerintah yang kekurangan ASN merekrut tenaga honorer. (ewb/bas)

Silakan beri komentar.