Dijemput di Kantor BPN, Windari Resmi Tersangka

Disita Uang Rp 598,65 Juta, Kepala BPN Sriyono Dilepas

2554
Windari Rochmawati (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
Windari Rochmawati (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Dari empat orang yang diamankan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Tim Tindak Pidana Khusus (Tipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Semarang di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Semarang, ternyata hanya Kepala Subseksi Pemeliharaan Data Pertanahan Nasional, Windari Rochmawati, yang “ditumbalkan” sebagai tersangka.

Sedangkan tiga terperiksa lainnya, yakni Kepala BPN Kota Semarang Sriyono dan dua staf BPN yang masih honorer, Jimmy dan Fahmi akhirnya dilepaskan. Setelah resmi berstatus tersangka, Windari langsung dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Wanita Bulu, Semarang, Rabu (7/3) sekitar pukul 17.00 kemarin.

Menariknya, meski sempat diperiksa dan diamankan pada Senin (5/3) sore lalu, ternyata begitu jeda pemeriksaan, keempatnya dilepaskan oleh tim penyidik dan diminta beraktivitas seperti biasa. Bahkan, keempatnya masih ngantor di BPN Kota Semarang, kemarin. Namun  khusus Windari dan Sriyono, Rabu pagi  kembali digelandang penyidik Kejari Kota Semarang. Keduanya dijemput saat masih bekerja di kantornya.

Sriyono (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
Sriyono (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)

Kasi Tipidsus Kejari Kota Semarang, Adi H Wicaksono mengatakan, terperiksa kemarin belum sempat makan dan sudah lewat waktu 1×24 pemeriksaan, sehingga langsung dijeda pemeriksaannya. “Usai mereka diperiksa, kami kembalikan. Tapi, pagi ini (Rabu kemarin) kita jemput lagi untuk diperiksa, termasuk mobil keduanya,” kata Adi H Wicaksono kepada Jawa Pos Radar Semarang.

Tiba di kantor Kejari Kota Semarang, Sriyono dan Windari dikawal ketat tim penyidik. Windari datang mengenakan sweater hitam dan celana coklat lengkap dengan kacamatanya. Ia terlihat berdandan cantik meski akan menjalani pemeriksaan dan penahanan. Perempuan asal Klaten ini juga mengenakan lipstik tebal dan jam tangan mewah. Tangannya tidak diborgol. Ia tampak santai melewati dua wartawan yang mendokumentasikan dirinya.

Berbeda dengan Sriyono yang tampak tegang. Bahkan begitu tahu ada wartawan nyanggong, mantan Kepala BPN Solo ini mencoba menghindar dengan jalan memutar. Ia tampak berjalan cepat menuju ruang pemeriksaan. Sedangkan dua honorer BPN, Jimmy dan Fahmi, yang dikabarkan sempat diamankan, kemarin tidak terlihat.

Kepala Kejari Kota Semarang, Dwi Samudji, mengatakan, Windari telah ditetapkan sebagai tersangka. Sebab, dia telah mendapatkan uang sekitar Rp 598,65 juta dari hasil dugaan pungli dan suap pengurusan dokumen pertanahan di BPN Kota Semarang.  Akibat perbuatannya itu, Windari akan dijerat pasal 12 E dan 11 Undang-Undang Tipikor, tentang pungli/gratifikasi dan suap.

Disebutkannya, jumlah uang tersebut didapatkan dari berbagai lokasi. Di antaranya, dari kamar kos Windari di Perumahan Wahyu Utomo RT 2 RW 6, Kelurahan Tanbak Aji, Ngaliyan, Semarang, mobil pribadi Windari yakni Honda HRV, serta di ruang kerjanya Kantor BPN Kota Semarang.

Nominal uang yang disita di masing-masing lokasi berbeda. Rinciannya, di kamar kos Rp 498 juta, di mobil  Rp 51 juta, di tasnya yang ada di Kantor BPN Kota Semarang Rp 35,9 juta.  “Itu belum yang amplop, karena yang amplop belum kita buka dan periksa. Hasil itu adalah uang bendelan yang kita temukan di tiga tempat tadi,” sebutnya.

Dwi menyebutkan, selain uang tersebut, ada juga uang yang masih berada di dalam amplop yang disertai nama dari masing-masing pemilik amplop. Selain itu, timnya juga menemukan satu gelang emas yang ada di mobil milik Windari. Namun saat ini masih didalami tim, apakah gelang emas itu termasuk di dalam dugaan suap maupun pungli atau tidak.

“Kemarin kita menemukan 9 amplop dan satu bendel uang, saat ini ditambah lagi dari hasil penggeledahan di beberapa lokasi tadi, total ada 116 amplop dengan nominal bervariasi, mulai Rp 2 juta sampai Rp 14 juta,”ungkapnya.

Dalam OTT yang dimpinan jaksa Waluyo, Kasubag Pembinaan di Kejari Kota Semarang tersebut mengamankan empat orang, yakni Windari, Sriyono, ditambah dua pegawai honorer BPN Semarang, Jimmy dan Fahmi. Hanya saja, selain Windari, ketiganya masih sebagai saksi. Namun pihaknya tetap menyatakan secara tegas bahwa siapapun yang terlibat dalam kasus tersebut, apabila sudah cukup bukti, akan segera ditetapkan tersangka.

GRAFIS : IWAN/JAWA POS RADAR SEMARANG
GRAFIS : IWAN/JAWA POS RADAR SEMARANG

“Setelah kami diskusikan, kami memutuskan untuk melakukan penahanan kepada tersangka (Windari, Red) selama 20 hari ke depan di Lapas Wanita Bulu Semarang,” katanya.

Penahanan dilakukan dengan pertimbangan takut tersangka akan melarikan diri. Selain itu, pihaknya khawatir tersangka menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatannya lagi.

Diakuinya, hingga saat ini Windari belum didampingi penasihat hukum. Dwi mengatakan, kalau Windari menyatakan masih berpikir terlebih dahulu, apakah akan menyediakan penasihat hukum sendiri atau melalui penunjukan.

Perbuatan pegawai BPN tersebut memang cukup memalukan. Pasalnya, Presiden Joko Widodo yang sedang gencar-gencarnya mengingatkan kepada pejabat maupun aparat agar jangan lagi ada yang mencoba-coba melakukan pungli di sektor manapun. Presiden bahkan menegaskan akan mengejar dan mencari sekecil apapun uang yang dipungli oleh oknum pejabat.

Menanggapi OTT tersebut, Kabid Pengabdian dan Pelayanan Masyarakat pada Yayasan Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) Jateng, Abdun Mufid mengaku, kalau yayasannya memang pernah menerima aduan terkait masalah BPN. Hanya saja, aduan tersebut sudah lama, yang mempermasalahkan terkait pelayanan pengukuran tanah. Sedangkan terkait OTT itu, Abdun menilai hal itu, merupakan puncak gunung es, yang di bawahnya sudah berlangsung lama dan terus terjadi.

Karena itu, ia menilai hal itu tentunya menjadi masalah besar yang harus segera dibenahi dan dientaskan. Menurutnya, pertanahan merupakan salah satu objek yang secara hukum harus memiliki kepastian tinggi, sehingga pelayanannya harus mengutamakan kepentingan publik dan segera ditangani pemerintah. “BPN harus segera memberikan layanan cepat, transparan, biaya jelas, tanpa adanya pungli serta update,”kata Abdun.

BARANG BUKTI: Kajari Kota Semarang, Dwi Samudji dan Tipidsus menunjukkan barang bukti uang tunai Rp 598,65 juta yang disita dari Windari Rochmawati. (ADITYO DWI/JAWA POS RADAR SEMARANG)
BARANG BUKTI: Kajari Kota Semarang, Dwi Samudji dan Tipidsus menunjukkan barang bukti uang tunai Rp 598,65 juta yang disita dari Windari Rochmawati. (ADITYO DWI/JAWA POS RADAR SEMARANG)

Sekretaris Komunitas Pemerhati Korupsi (Kompak) Jateng, Sasetya Bayu Efendi meminta kasus tersebut diusut tuntas. Menurutnya, sangat ironis apabila pelakunya hanya seorang diri. Sebab, permasalahan itu terjadi di kantor pertanahan. Ia juga berharap pengurusan tanah di BPN bisa benar-benar gartis dirasakan seluruh masyarakat, seperti dasar hukum Kepmendagri Nomor 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona), yakni masyarakat tidak dibebankan biaya alias gratis.

“Memang ironi kalau tersangkanya cuma satu, kami meminta Kejari Semarang segera menuntaskan perkaranya, kami menduga kuat ada peran pimpinan dan lainnya,”tandasnya.

Notaris yang akrab disapa Dini membenarkan, adanya uang pelicin untuk mengurus segala sesuatu tentang pertanahan di BPN  Kota Semarang. Diakuinya, tahapan tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama. Tidak hanya itu, berbagai kesusahan juga didapat baik notaris dan masyarakat biasa ketika mengurus tanah di BPN Kota Semarang.

“Misalnya, mengurus akta tanah di BPN Kota Semarang, biasanya butuh waktu 2-3 bulan, dan uang pelicin itu ada, biasanya mereka menawarkan secara lisan, bukan tertulis, jumlahnya bervariasi tergantung tingkat kesusahan mengurus surat-surat tersebut,” sebutnya.

Namun demikian, diakuinya, untuk proses awal memang cepat, yakni sertifikasi, mulai 1-2 hari dengan biaya Rp 50 ribu, kemudian ada juga proses pembayaran lainnya, mulai dari biaya Rp 60 juta dan ada biaya lainnya.  “Itu biaya lain antara penjual dan pembeli, namun uang pelicin itu saya yakini ada, notaris yang memberikan dan petugas BPN yang menerima,” ujarnya. (jks/aro)