Bupati Sampaikan Penjelasan 5 Rancangan Peraturan Daerah

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Wonosobo 

910
SIDANG PARIPURNA : Bupati Eko Purnomo (kiri) dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Wonosobo yang berlangsung Rabu (7/3) dipimpin Ketua DPRD Afif Nurhidayat (tengah) didampingi Wakil Ketua Muhammad Albar. (IST)
SIDANG PARIPURNA : Bupati Eko Purnomo (kiri) dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Wonosobo yang berlangsung Rabu (7/3) dipimpin Ketua DPRD Afif Nurhidayat (tengah) didampingi Wakil Ketua Muhammad Albar. (IST)

RADARSEMARANG.COM, WONOSOBO – Bupati Wonosobo Eko Purnomo menyampaikan penjelasan 5 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pemerintah Kabupaten Wonosobo Rabu (7/3) kemarin. Raperda disampaikan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo yang dipimpin Ketua DPRD Afif Nurhidayat didampingi Wakil Ketua Muhammad Albar.

Menurut bupati, 5 raperda yang diajukan pada kali ini adalah raperda tentang Badan Permusyawaratan Desa, Raperda Penetapan Desa, Raperda Usaha Pariwisata, Raperda Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan dan raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2013 tentang  Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama.

Raperda Badan Permusyawaratan Desa diajukan, mengingat telah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka semua pengaturan yang mengatur mengenai desa wajib mempedomani undang-undang dimaksud.

“Demikian halnya pengaturan mengenai Badan Permusyawaratan Desa wajib menyesuaikan dengan Undang-Undang Desa serta peraturan pelaksanaan maupun peraturan tindak lanjutnya,”katanya.

Oleh karena itu, kata bupati, Perda Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa yang selama 2006 – 2018, telah membersamai pemerintah daerah dalam mengawal kebijakan terkait Badan Permusyawaratan Desa harus segera disempurnakan serta disesuaikan pengaturannya. Karena tidak selaras lagi dengan kebijakan tentang desa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

“Untuk raperda tentang Penetapan Desa diajukan mengingat Kabupaten Wonosobo yang dibentuk dan ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah, dengan wilayah administrasi pemerintahannya terbagi dalam 15 kecamatan, 29 kelurahan dan 236 desa,” paparnya.

Pada kenyataannya, disebutkan dia, 236 desa tersebut belum ditetapkan dalam sebuah produk hukum daerah. Berdasarkan ketentuan pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemkab perlu menginventarisasi desa yang telah mendapatkan kode desa dan segera menetapkan desa dengan peraturan daerah.

“Peraturan daerah yang diajukan kali ini mengatur tentang penetapan 236 desa yang saat ini sudah ada di Kabupaten Wonosobo. Termasuk kode wilayah administrasi pemerintahan masing-masing desa yang mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan,” ujarnya.

Hal ini mengandung maksud bahwa desa memiliki peran yang semakin vital. Maka perlu landasan hukum yang kuat dalam proses pembentukan atau penetapan desa-desa yang ada di Kabupaten Wonosobo dalam rangka proses pelaksanaan pemerintahan desa. Serta merupakan bentuk penghormatan atas keberadaan desa yang telah ada di Kabupaten Wonosobo.

“Sedang raperda tentang Usaha Pariwisata diajukan karena kedudukan sektor pariwisata sebagai salah satu pilar pembangunan nasional,” imbuhnya.

Ditambahkan dia, dinamika dan tantangan dalam konteks lokal, regional, dan global menuntut suatu perencanaan dan pengembangan sektor pariwisata yang memiliki jangkauan strategis, sistematis, terpadu. Sekaligus komprehensif mencakup keseluruhan komponen pembangunan kepariwisataan yang terkait. Baik dari aspek industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, maupun kelembagaan.

“Salah satu komponen pariwisata yang memberi kontribusi penting bagi perekonomian suatu daerah adalah usaha pariwisata,” ucapnya.

Ungkap Bupati Eko Purnomo, mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, terdapat 13 usaha pariwisata  yang perlu mendapatkan perhatian lebih dalam pembangunan kepariwisataan suatu daerah. Yakni daya tarik wisata, kawasan pariwisata, jasa transportasi wisata, jasa perjalanan wisata, jasa makanan dan minuman. Selain itu, penyediaan akomodasi,penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif. Juga konferensi, pameran, jasa informasi pariwisata, jasa konsultan pariwisata, jasa pramuwisata, wisata tirta dan spa. (ali/lis)