Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan

Pemkab Pekalongan Teken MoU dengan Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur

369
TEKEN MOU : Bupati Pekalongan Asip Kolbihi saat melakukan MoU dengan Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur disaksikan ADM KPH Pekalongan Timur Toni Kuspuja, dan Wakil Bupati Pekalongan, Arini Harimurti. (TAUFIK HIDAYAT/JAWA POS RADAR SEMARANG)
TEKEN MOU : Bupati Pekalongan Asip Kolbihi saat melakukan MoU dengan Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur disaksikan ADM KPH Pekalongan Timur Toni Kuspuja, dan Wakil Bupati Pekalongan, Arini Harimurti. (TAUFIK HIDAYAT/JAWA POS RADAR SEMARANG)

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan yang berada di sekitar hutan dan masyarakat luas pada umumnya dengan pengelolaan pemanfaat hutan, Bupati Pekalongan, Asip Kholbihi, Selasa (6/3) melakukan nota kesepahaman atau MoU dengan Perum Perhutani Kawasan Pemangku Hutan (KPH) Pekalongan Timur, di ruang kerja Bupati Pekalongan.

Asip Kholbihi menjelaskan hal yang paling esensisial dari MoU adalah bagaimana hutan yang ada di Kabupaten Pekalongan seluas 29 ribu hektare, yang terdiri dari hutan produksi dan didalamnya terdapat hutan lindung seluas 2600 hektare bisa dimanfaatkan. Pemerintah Kabupaten Pekalongan akan melakukan optimalisasi pemanfaatan hutan produksi dengan membuat payung hukum.

Menurutnya ada nilai manfaat yang bisa yang didapat. Pertama aspek pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, eksistingnya sudah mulai berjalan. Pengelolaan atas hutan wisata yang ada di kawasan Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur sudah mulai berjalan dengan baik dan mendatangkan income di tingkat lokal. Pada tingkat desa juga sudah muncul spot-spot pengelolaan, hasil kolaborasi masyarakat sekitar kawasan hutan wisata dengan pemangku hutan.

“Seperti objek wisata yang ada di Curug Bajing, Curug Lawe, dan River Welo dan nanti Pemda akan mengembangkan lagi. Kemudian juga ada komoditas yang bisa kita tanam di hutan-hutan produksi,” katanya.

Dia menambahkan pengembangan dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang mengikat dalam MoU tersebut. Seperti kopi yang hari ini sudah banyak tersebar di Desa Kutorojo, Kecamatan Kajen, yaitu kopi robusta dengan jumlah ribuan hectare.

Bupati Asip juga mengatakan Pemda akan mendorong pemanfaatan kopi yang ada di Petungkriyono. Kemudian akan membuka master cengkeh di Kecamatan Paninggaran, dan sentra minyak astiri juga akan dikembangkan di Kecamatan Paninggaran.

Dengan ketersediaan lahan yang luas, maka Pemda meyakini hutan akan bisa mendatangkan nilai manfaat yang lebih. Ketika masyarakat mereka bisa mengelola hutan, menjaga kelestarian hutan dan memang secara sosiologis mereka tinggal dekat dengan hutan.

“Di kawasan hutan juga mempunyai punya kekayaan mikro hidro, karena arus  sungainya keras, stabil dan sebagian besar sungai tersebut berada di sekitar hutan. Dengan adanya payung hukum MoU ini, untuk pemanfaatan tenaga listrik PLTMH pembangkit listrik tenaga mikro hidro,” kata dia.

Asip Kholbihi, menegaskan pihaknya akan mempetakan manfaat akan hutan, dalam bentuk operasional dan melakukan kerjasama lanjutan dengan beberapa pihak. Guna meningkatkkan kesejahteraan masarakat sekitar hutan. Sehingga mereka tidak lagi menebang hutan, tidak akan menjadi urban yakni orang-orang menyumbang kemiskinan di kota, karena memang keterampilannya tidak ada.

“Hari ini adalah langkah awal, langkah bersejarah untuk bisa memanfaatkan secara optimal sumber kekayaan alam hutan seluas 29 ribu hektare. Dan mudah-mudahan akan memberikan dampak kesejahteraan yang real pada masyarakat sekitar hutan,” katanya. Selain itu, menjadikan masyarakat yang terdidik akan menjadi indah lagi dan mereka lebih akan memahami lagi fungsi hutan. Disamping fungsi menjaga kelestarian alam juga  mendatangkan manfaat ekonomi yang besar, bagi seluruh masyarakat khususnya yang tinggal di sekitar hutan.

Sementara itu, ADM KPH Pekalongan Timur Toni Kuspuja menjelaskan dengan adanya MoU antara Pemkab Pekalongan dengan Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur, menjadi salah satu loncatan yang diharapkan dari Perhutani. Yakni meningkatkan produktivitas hutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, termasuk didalamnya mendukung program-program kerja pembangunan pemerintah daerah, serta  meningkatan produktivitas hutan itu sendiri.

Menurutnya Perhutani tidak mungkin bisa melakukan hal itu secara sendiri. Namun harus melibatkan pihak lain dalam hal ini Pemkab Pekalongan. Sebab dengan dilakukannya MoU, maka akan berdampak meningkatkan produktivitas hutan, tidak hanya dilihat dari produksi  kayu maupun getah saja. Tetapi masih banyak yang bisa dimanfaatkan seperti kopi dan minyak asiri, dan dengan jasa lingkungan juga.

“Kalau itu bisa ditingkatkan produksinya, maka poin dua peningkatan kesejahteraan masyarakat otomatis menjadi lebih mudah. Karena beberapa program Pemkab Pekalongan itu pasti akan bersinggungan dengan hutan,” ujarnya.

Dikatakannya, MoU tersebut untuk ditindaklanjuti di tatanan implementasi melalui PKS untuk program-program pembangunan daerah di Kabupaten Pekalongan. “Saya yakin dengan masyarakat yang sejahtera, hutannya pun akan aman,” tegas Toni Kuspuja. (thd/adv/ric)