RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Masih ada satu bidang lahan yang menghambat pengerjaan konstruksi jalan tol Semarang-Batang. Tepatnya di Jalan Wahyu Asri Utara VIII/AA Nomor 36 Kelurahan Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan. Padahal, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Semarang sudah mencabut kepemilikan tanah dan menyatakan sebagai tanah negara. Pencabutan kepemilikan itu diambil karena pemilik lahan menempuh jalan konsinyasi.

Manajer Pengendalian Lahan PT Jasa Marga Semarang-Batang, Hadi Susanto menjelaskan, meski status lahan sudah menjadi milik pemerintah, tapi pihaknya tidak bisa melakukan pengerjaan karena rumah masih berdiri. Sementara pihak Pengadilan Negeri (PN) Semarang belum mengeluarkan perintah eksekusi lahan. Padahal ganti untung untung bidang tanah seluas 228 meter persegi, Rp 1.986.393.000, sudah dititipan ke PN Semarang sejak 11 Juli 2017 lalu.

“Memang, lahan itu masih sengketa antara Sri Urip Setyowati dan Okkie Jaloe Laksono. Bahkan sengketa itu sudah ada sejak 3 Agustus 2004 silam. Ketika ada pembebasan lahan untuk tol, ditempuhlah langkah konsinyasi,” jelasnya, Selasa (6/3).

Dijelaskan, sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, lahan tersebut sudah menjadi milik negara. Artinya, PN bisa mengeksekusi lahan tersebut demi kepentingan percepatan pembangunan jalan tol.

“Yang kami pertanyakan, mengapa sampai sekarang PN tidak mengeksekusi lahan itu. Kalau soal sengketa, kan bisa diselesaikan di pengadilan. Yang penting tanahnya bebas dulu untuk kepentingan pembangunan jalan tol. Toh PPT (Panitia Pengadaan Tanah) sudah menitipkan uang ganti untungnya ke pengadilan,” tegasnya.

Pihaknya pun sudah mengirimkan surat permohonan eksekusi lahan ke PN. Tapi surat yang dikirimkan 22 Januari 2018 itu belum ada tanggapan hingga sekarang. Padahal, pengalaman pembebasan lahan dengan konsinyasi di sejumlah titik di Kendal, Pekalongan, dan Batang, beberapa waktu lalu, tidak ada masalah. Termasuk konsinyasi karena lahan sengketa seperti terjadi di Ngaliyan ini.

“Dulu sudah ada masalah seperti ini. Tapi dalam waktu sekitar 30 hari, lahan bisa dieksekusi PN wilayah setempat. Nah ini kok tidak bisa? Masa beda wilayah aturannya beda? Toh acuan regulasinya sama,” bebernya.

Dia pun mendorong PN Kota Semarang untuk segera melakukan eksekusi. Jika tidak, jalan tol Semarang-Batang terancam tidak bisa difungsionalkan untuk arus mudik Lebaran tahun ini.

Sementara itu, juru bicara PN Semarang Mochamad Sainal menjelaskan, pihaknya akan mengecek keberadaan berita acara penitipan uang ganti rugi warga terdampak proyek tol Semarang-Batang itu. “Di berita acara konsinyasi tentunya ada pihak yang berhak menerima uang ganti rugi tersebut,” katanya.

Jika memang masih terdapat sengketa atas lahan yang dimaksud, lanjutnya, harus dituntaskan dahulu. Menurut dia, pengadilan tidak bisa begitu saja melaksanakan eksekusi atas objek tertentu tanpa ada permohonan. “Kalau meminta dieksekusi, tentu harus ada permohonan yang disampaikan ke pengadilan,” imbuhnya.

Berkaitan dengan proyek jalan tol ini, lanjut dia, pengadilan tidak dalam posisi mendukung atau tidak mendukung pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. “Pengadilan merupakan lembaga independen yang memutus suatu perkara atas azas keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya. (amh/ric)