RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Terdakwa Moch Heru Prasetyo menyampaikan keberatan terkait kasus yang menjeratnya, karena dihembuskan ke publik oleh Penyidik Polda Jateng seolah terjadi Operasi Tangkap Tangan (OTT) adanya pungutan liar (pungli) dalam pembuatan Program Nasional Agraria (Prona) pengurusan sertifikat masal yang diinisiasi oleh Presiden RI, Joko Widodo tahun 2017 dan dikabarkan gratis.

Ketua panitia, sekaligus Kadus II Trumon, Desa Wonosari, Kecamatan Wonosegoro, Boyolali ini menegaskan, adanya pungutan dana tersebut sudah atas kesepakatan bersama warga, sehingga informasi pungli tidak benar.

Ia juga menyampaikan, kasusnya tersebut bukanlah OTT, melainkan ia menduga seolah sudah dijebak dan hanya dikorbankan seorang diri. Pasalnya saat itu, ia baru saja selesai menyetorkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di bank keliling yang ada di halaman Kecamatan Wonosegoro, setibanya di rumah ia memberikan makan ayam, kemudain selang beberapa menit ada utusan dari desa yakni penjaga kebun, Sunarto.

Sunarto saat itu menyampaikan, bahwa dirinya diminta Kades untuk segera ke balai desa karena ada OTT Prona, akhirnya ia bergegas menuju kantor desa, begitu sampai lokasi, ternyata ruang kantor desa sudah tertutup rapat dengan kondisi polisi berada di dalam ruangan.

“Begitu saya masuk ke ruang kades, dan bertemu pak Kades (Sardi HS), saya diperkenalkan oleh kades dikatakan kalau penyidik dari Polda Jateng (Yusuf), dalam ruang itu ada sedikit perdebatan terkait prona,”kata Moch Heru Prasetyo, yang akan kembali disidang di Pengadilan Tipikor Semarang, hari ini, Rabu (6/2).

Kemudian, begitu dirinya pindah ke ruang perangkat desa, saat itu didalamnya sudah ada 5 penyidik, sekdes (Agus Salim) dan Ali Khamdani, ditambah warga yang membayar. Atas permasalahan itu, Ia, Pudjianto, Sardi HS dan Ali Khamdani dibawa ke Polda Jateng untuk dimintai keterangan, begitu selesai pemeriksaan langsung dikembalikan pulang.

Terpisah, Kuasa hukum terdakwa, Hermansyah Bakri mengatakan, seharusnya dalam kasus ini yang ditangkap bukan kliennya saja, melainkan seluruhnya yang menikmati uang tersebut.

“Seharusnya semua panitia maupun oknum kades, BPD, camat juga diusut, kasus ini banyak pihak yang turut serta, jangan cuma dipersalahkan seorang diri,” tandasnya. (jks/zal)