RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Bertahun-tahun para pedagang kaki lima (PKL) di Kota Semarang tak bisa lepas dari praktik ‘lintah darat’ atau renternir. ‘Bank gelap’ alias bank ilegal yang biasa disebut dengan istilah ‘bank thithil’ memberi pinjaman modal secara mudah kepada para pedagang. Namun praktik tersebut cenderung merugikan masyarakat karena mereka mematok bunga tinggi, yakni sekitar 10 persen hingga mencapai 25 persen. Sehingga para pedagang tercekik oleh praktik renternir tersebut.

“Realitas yang terjadi sejauh ini, kebanyakan PKL masih terlilit pinjaman modal dari renternir,” kata Wakil Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI), Salama Bunasti, di Balai Kota Semarang, kemarin.

Praktik renternir tersebut telah mendarah daging sejak lama di tengah masyarakat. Terutama para pedagang yang membutuhkan modal cepat menjadi target sasaran. Para renternir mengambil peluang tersebut dengan memberikan pinjaman uang modal usaha. Tetapi uang pinjaman tersebut dengan bunga sangat tinggi, sehingga menyengsarakan pedagang.

“Ini menjadi persoalan yang harus disiasati. Kami berusaha melepaskan persoalan tersebut secara bertahap,” kata Salama.

Dia berharap, ke depan PKL di Kota Semarang ini menjadi barometer sekaligus percontohan pengelolaan PKL di Indonesia. Selain itu, dia mendorong PKL memanfaatkan teknologi agar bisa bersaing sesuai dengan perkembangan zaman. Sehingga usaha PKL tersebut bisa dilakukan secara offline maupun online. “Tujuannya agar mereka tidak tergilas arus globalisasi,” katanya.

Ketua DPD APKLI Kota Semarang, KRA Indah Handayani mengatakan, di Kota Semarang penyaluran KUR tanpa agunan telah mulai berjalan. “Termasuk saat ini dilakukan penyediaan lahan PKL di daerah Gunungpati dan Rowosari Meteseh. Sudah banyak permintaan dari PKL, maupun pelaku usaha kecil,” katanya.

Selain itu juga dilakukan penyediaan kuota internet. Saat ini terdapat sebanyak 16 agen. “Akan kami tambah empat agen. Sebanyak 16 kecamatan di Kota Semarang telah tercover. Kami juga melakukan pendampingan,” katanya.

Dari data sebanyak 150 ribu PKL di Kota Semarang, yang riil menjadi anggota APKLI sebanyak 60 ribu PKL. “Tetapi jumlah itu belum sepunuhnya tercover. Ada kurang lebih 10 ribu PKL telah kami data untuk diajukan. Saat ini masih menunggu pencairan KUR,” katanya. (amu/zal)