RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Sejumlah nelayan di Pantura Jateng mengajukan pengukuran ulang kapal setelah mendapat kemudahan proses perizinan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Proses ukur ulang kapal nelayan Pantura dipusatkan di gerai perizinan BBPI Semarang.

Dalam rentang waktu empat hari, terdapat 16 izin SIUP, pengajuan 39 lembar Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), serta 35 lembar Buku Kapal Perikanan (BKP) yang diproses petugas BBPI. Direktur Perizinan dan Kenelayanan KKP, Saifuddin, mengungkapkan potensi PNBP yang dapat diraih dari proses ukur ulang kapal tersebut mencapai Rp 5 miliar.

“Hal ini selaras dengan Instruksi Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 716 tahun 2016 tentang Penindakan dan Pencegahan Praktik Pungutan Liar. Yaitu melarang pengenaan segala jenis pungutan dan besaran tarif perizinan di luar ketentuan,” katanya.

Lebih lanjut Saifuddin mengatakan ada perubahan ukuran kapal sesuai aturan Menteri KKP, dari semula sebesar 30 groos ton, kini menjadi 30 groos ton keatas. Ukur ulang kapal ini sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KKP) Bernomor 11 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimum Gerai Perizinan Kapal Penangkap Ikan Hasil Pengukuran Ulang.

Hal ini juga mengimplementasikan gerakan Nasional Penyelamatan Sumberdaya Alam yang digagas KPK.

Pengukuran ulang kapal ini, menurutnya merupakan bentuk transparansi pelayanan perizinan di KKP. Bahkan Saifuddin mendorong supaya pemilik kapal dapat kooperatif untuk menyampaikan semua dokumen yang diperlukan petugas. “Mulai dari dokumen asal kapal, bahan kapal, alat tangkap, tahun pembuatan, tempat pembuatan dan keberadaan kapal di pelabuhan,” tambahnya.

Para pemilik kapal, katanya, harus melaporkan apabila kapalnya tidak diperpanjang dengan alasan yang jelas dan secara transparan. “Selama ini dari puluhan ribu kapal nelayan yang ada di Jateng, yang melakukan ukur ulang baru 2.000 unit,” paparnya.

Sebelumnya DPR RI mendesak pemerintah menyederhanakan proses perizinan bagi kapal ikan. Hal tersebut diperlukan agar para nelayan pemilik kapal tidak terlalu lama menganggur menunggu turunnya izin. Selama ini proses perizinan dianggap rumit karena membutuhkan 27 dokumen dari lembaga yang berbeda-beda.

“Untuk mengurus izin kapal, ada 27 lembar dokumen dari berbagai lembaga. Masing-masing dokumen masa berlakunya berbeda. Ini menyulitkan nelayan,” kata anggota Komisi IV DPR RI Agustina Wilujeng. Dia mendesak kerumitan tersebut untuk disederhanakan.

Perizinan kapal ikan tengah digenjot setelah pemerintah menegaskan tidak mencabut Peraturan Menteri tentang pelarangan cantrang. Namun, pemerintah memberikan perpanjangan waktu kapal cantrang untuk tetap melaut sampai dengan pengalihan alat tangkap selesai.

“Jika dirasa sulit mengurangi dokumen perizinan, saya berharap pemerintah membuatkan aturan tersendiri untuk perizinan kapal ikan, yang terpisah dari perizinan kapal penumpang,” paparnya.

Politisi PDI Perjuangan ini juga akan mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk mendelegasikan kewenangan pengurusan izin kapal hingga 100 GT ke pemprov. Sebab data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengatakan, dari 1.223 kapal cantrang, sebanyak 80 persennya berukuran diatas 30 GT.

Menurut dia, akibat banyaknya izin kapal yang belum turun, para nelayan tidak bisa melaut. Dampaknya secara ekonomi tentu cukup besar. Tak hanya bagi nelayan, tapi juga bagi penyedia jasa di sekitarnya. Selain itu, masyarakat sulit mendapatkan asupan gizi dari ikan. (hid/ric)