RADARSEMARANG.COM, SALATIGA – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) cabang Salatiga berunjukrasa menolak disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan kedua atas UU 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR dan DPRD (revisi MD3), Kamis (1/3).

Para mahasiswa menilai sejumlah di revisi tersebut mengkriminalisasi hak berpendapat rakyat. Mereka memulai aksinya dari kampus I IAIN yang berada di Jalan Tentara Pelajar sekitar pukul 09.00. Kemudian mereka long march menuju bundaran Tamansari dan kemudian ke kantor DPRD Salatiga. Namun langkah mereka untuk masuk ke gedung wakil rakyat itu tertahan, karena di pagar betis aparat kepolisian dan Satpol PP.

Sambil membawa keranda mayat yang merupakan simbol kematian demokras,i mereka melakukan orasi di depan pintu gerbang. “Demokrasi kita sudah mati,” teriak Arfan Ketua Cabang PMII Salatiga.

Menurut Arfan ada sejumlah pasal di dalam rancangan tersebut yang menciderai nilai-nilai demokrasi. Ia mencontohkan Pasal 122 huruh (k) tentang kewenangan MKD untuk mengambil langkah hukum terhadap perseorangan, kelompok atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR atau DPRD.“Pasal ini sangat berpotensi membungkam suara demokrasi dengan ancaman pemidanaan,” tandasnya.

Dalam aksi tersebut PMII Salatiga menyampaikan pernyataan sikapnya,  yaitu PMII Salatiga secara tegas menolak Pasal yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dalam revisi UU MD3, mendesak kepada Presiden RI agar tidak menyetujui revisi UU MD3 tersebut. “Kami juga mendesak kepada presiden mengeluarkan Perppu pengganti UU MD3,” bunyi dalam pernyataan sikap PMII Salatiga.

Selain itu PMII akan terus memperjuangkan hak demokrasi warga negara yang terancam oleh revisi UU MD3 dan akan melakukan uji materi. PMII juga siap untuk membela warga Negara yang menjadi kriminalisasi revisi UU MD3.

Sementara Ketua DPRD Salatiga Teddy Sulistio saat menemui pengunjukrasa mengatakan, pihaknya menampung aspirasi tersebut dan selanjutnya akan dibahas dalam rapat paripurna dengan anggota dewan lainnya. “Keputusan akan kita diskusikan di tingkat internal, langkah selanjutnya seperti apa.  Ini negara demokrasi, tentunya rakyat bebas berpendapat. Menurut saya revisi Undang-Undang ini juga agak kontroversial ya,” ujarnya. (sas/bas)