DOKUMEN SAH : Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi saat menyerahkan sertifikat tanah warga yang terdampak proyek pembangunan Waduk Jatibarang, di ruang VIP balai kota, kemarin. (Sigit Adrianto/Jawa Pos Radar Semarang)
DOKUMEN SAH : Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi saat menyerahkan sertifikat tanah warga yang terdampak proyek pembangunan Waduk Jatibarang, di ruang VIP balai kota, kemarin. (Sigit Adrianto/Jawa Pos Radar Semarang)

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Senyum bahagia bercampur haru terpancar dari sosok Maryati, seorang nenek berusia 78 tahun, warga Dusun Jatibarang RT 1 RW III, Kelurahan Kedungpane, Kecamatan Mijen, Kota Semarang.

Pasalnya, setelah 10 tahun menunggu nasib tanahnya yang terkena pembebasan lahan untuk proyek Waduk Jatibarang, akhirnya Maryati beserta tujuh warga lainnya menerima sertifikat tanah resmi dari Pemerintah Kota Semarang yang diserahkan langsung oleh Wali KotaHendrar Prihadi di ruang VIP, Rabu (28/2).

“Inilah yang kami nanti-nanti. Tanah saya yang terkena pembebasan lahan untuk pembangunan Waduk Jatibarang seluas 5.200 meter. Sekarang masih 4.800 meter, termasuk sabuk hijau saya tanami sengon dan rencana mau saya buat perumahan,” ungkap Maryati disela-sela acara penerimaan sertifikat.

Ia mengapresiasi kinerja Pemkot Semarang yang dianggap responsif. Sebab baru sebulan lalu warga mempertanyakan nasib sertifikat tanahnya, kini dokumen resmi sertifikat tersebut sudah jadi.

Sementara itu, Hendrar Prihadi mengaku jika penyerahan sertifikat tersebut merupakan bukti Pemkot Semarang memenuhi janji untuk melayani masyarakat sekitar objek wisata Waduk Jatibarang yang terkena pembebasan lahan.

“Pembebasan tanah untuk Waduk Jatibarang dimulai tahun 2008, jadi cukup banyak yang terkena pembebasan lahan. Waktu jalan sehat, kurang lebih sebulan yang lalu ada warga yang menanyakan; Pak ini saya punya tanah 1.200 meter, waktu itu yang terpakai 200 sekarang sertifikat barunya mana? Itu kemudian kita telusuri, kita telisik, Alhamdulillah bisa diketemukan ada 8 bidang, milik 8 warga yang sudah displit sama BPN dan hari ini kita serahkan,” tegas Hendi.

Pemkot Semarang, menurut Hendi, sapaan akrabnya, sangat memahami betul bagaimana perasaan berat seseorang yang mempunyai tanah sudah puluhan tahun kemudian digunakan pemerintah untuk kepentingan pembangunan.

Wali kota mengimbau kepada seluruh warga Kota Semarang untuk segera mengurus sertifikat tanahnya. Sebab, dengan kepemilikan sertifikat tanah yang sah maka ketika ada persoalan, akan mendapatkan perlindungan hukum dari Pemerintah Kota Semarang. (sga/zal)