BERI PENJELASAN: Asisten II Bidang Perekonomian Setda, Windu Sunardi membuka rakor pelaksanaan kartu tani yang berlangsung di Pendopo Demak, kemarin. (WAHIB PRIBADI/JAWA POS RADAR SEMARANG)
BERI PENJELASAN: Asisten II Bidang Perekonomian Setda, Windu Sunardi membuka rakor pelaksanaan kartu tani yang berlangsung di Pendopo Demak, kemarin. (WAHIB PRIBADI/JAWA POS RADAR SEMARANG)

RADARSEMARANG.COM, DEMAK – Pemakaian kartu tani efektif diberlakukan per 1 Januari 2018 ini. Karena itu, petani wajib menggunakan kartu tani jika ingin memperoleh pupuk bersubsidi. Meski demikian, hingga kini masih banyak petani yang belum mendapatkan kartu tani.

Karena itu, masih diberikan kelonggaran untuk mendapatkan pupuk subsidi tersebut. Demikian, mengemuka dalam rakor pelaksanaan kartu tani yang berlangsung di Pendopo Kabupaten, kemarin. Rakor diikuti 9 kabupaten di Jateng. Yaitu, Kabupaten Demak, Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, Grobogan, Kota Semarang dan Kendal.

Hadir dalam acara ini, Staf Ahli Gubernur Bidang Kedaulatan Pangan, Witono, Asisten II Setda Bidang Perekonomian Pemkab Demak, Windu Sunardi, Kepala Dinas Pertanian Demak Ir Wibowo, Kasi Pupuk, Pestisida dan Alsintan Dinas Pertanian dan Pangan Demak, Ir Sri Sulistyowati dan para kepala Dinas Pertanian sejumlah daerah tersebut, distributor pupuk, serta pihak terkait.

Kepala Dinas Pertanian Demak, Wibowo mengatakan, penggunaan kartu tani di Demak sebetulnya sudah mulai 2017 lalu. Namun, fakta dilapangan masih banyak kekurangan. “Masih terseok-seok. Banyak yang belum mendapatkan kartu tani. Karena para petani kita ini memang sulit untuk mengumpulkan identitasnya seperti kartu keluarga (KK), KTP, dan lainnya. Sekarang, 2018 kartu tani sudah mulai implementasi,” katanya.

Kasi Pupuk, Pestisida dan Alsintan Dinas Pertanian dan Pangan Demak, Ir Sri Sulistyowati menuturkan, kartu tani merupakan alat atau sarana untuk mendapatkan pupuk bersubsidi tersebut. “Kita harapkan semua petani dapat menggunakan kartu tani miliknya untuk mendapatkan pupuk,” ujarnya.

Asisten II Setda, Windu Sunardi mengatakan, penggunaan kartu tani dinilai penting agar penyaluran pupuk bersubsidi tersebut dapat tepat sasaran. “Semua sudah ada standar operasinya (SOP) dan regulasi atau paying hukumnya. Sebelumnya pupuk subsidi belum tepat sasaran sehingga pemerintah meluncurkna kartu tani,” ujarnya.

Diakuinya masih ada kendala dilapangan. Misalnya, walau sudah terdaftar dalam rencana definitive kebutuhan kelompok (RDKK), namun masih banyak yang belum mendapatkan kartu tani. Adapula yang berdaftar di RDKK sehingga tidak dapat kartu tani. Selain itu, meski sudah ada yang punya kartu tani, tapi belum diaktifkan. Karena itu, kartu tersebut perlu diaktifkan,” kata Windu.

Menurutnya, yang terpenting dari itu semua adalah jangan sampai ada keluhan dari petani lagi akibat pupuk langka. Karenanya, jangan sampai ada keterlambatan pasokan pupuk ke gudang distributor maupun pengecer.

Staf Ahli Gubernur Jateng, Witono menegaskan, petani yang belum mempunyai kartu tani dapat segera mengurusnya ke perbankan yang membuat kartu tani.“Sebab, pupuk subsidi bisa didapatkan hanya dengan kartu tani. Bagi yang belum masuk RDKK, bisa menunjukkan KTP atau surat lainnya agar bisa didaftar dan dialokasikan,” katanya.

Dia menambahkan, sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44 Tahun 2017 disebutkan, bahwa penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan dengan menggunakan kartu tani. Pupuk bisa diperoleh dipengecer resmi dengan kartu tani. “Karena itu, data kartu tani harus valid dan benar. Jika data tidak valid, maka pengambilan kebijakan bisa salah,” katanya.(hib/bas)