Menuju Kurikulum yang Integral (1)

354
Oleh: Drs. Asnawi, MA
Oleh: Drs. Asnawi, MA

RADARSEMARANG.COM – PEMERINTAH sudah banyak melakukan perbaikan kualitas pendidikan nasional. Diawali oleh Menteri Agama Wahid Hasyim, dengan Permenag No 3 tertanggal 11 Agustus 1950, yang mewajibkan adanya pelajaran umum di pesantren. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah tertanggal 21 Januari 1951, mewajibkan adanya pelajaran agama di sekolah-sekolah umum.

Hal ini ditindaklanjuti dengan SKB Tiga Menteri (Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan), tertanggal 24 Maret 1975. Yakni, menselaraskan jenjang pendidikan madrasah dengan pendidikan yang berada di bawah naungan Departemen Agama pada saat itu.

Pada 1984, perbaikan mutu pendidikan juga dilakukan dengan menyusun kurikulum, lantas disempurnakan dengan kurikulum KBK 1994. Dan, pada 2006, dengan kurikulum KTSP. Hingga pada akhirnya, lahirlah kurikulum 2013. Berbagai upaya tersebut, menunjukkan pemerintah sangat serius mengurusi pendidikan yang telah diamanatkan oleh UUD 1945.

Yang jadi pertanyaan, apakah berbagai upaya itu sudah berhasil? Apakah lulusan pendidikan kita sudah mampu mencetak tamatan-tamatan berkualitas dan berbudi pekerti mulia? Satu sisi, sumber permasalahan dalam dunia pendidikan masih terus ada. Tentu penyebabnya komplek. Faktor paling pokok, karena dualisme keilmuan dalam sistem pendidikan.

Diakui atau tidak, dualisme keilmuan sampai hari ini masih terjadi. Pakar pendidikan Islam ‘Abd al- hamid Abu Sulaiman sebagaimana dikutip Husni Rahim (2004) mengatakan bahwa tradisi keilmuan Islam yang terbatas pada kajian teks dalam bidang bahasa, hadits, dan Fiqh, tidak mampu mengatasi problema ilmu pengetahuan modern. Sementara, tradisi Barat menganggap bahwa wahyu sepenuhnya sebagai bidang metafisik. Karena itu, dianggap sebagai pengetahuan yang berada di luar jangkauan kebenaran rasional.

Pakar Epistimologi Islam Indonesia Mulyadi Kartanegara (2003) menjelaskan bahwa persoalan dikotomi ini muncul sejak diperkenalkannya ilmu-ilmu sekuler positivistik ke dunia Islam lewat imperialisme Barat. Ilmu-ilmu agama sebagaimana dipertahankan di lembaga-lembaga pendidikan Islam tradisional (pesantren) di satu pihak, dan ilmu-ilmu sekuler sebagaimana diajarkan di sekolah-sekolah yang diseponsori pemerintah.

Menurutnya, kondisi dikotomis ini lebih dipertajam dengan munculnya pengingkaran terhadap validitas dan status ilmiah yang satu, atas yang lain. Betapa tidak, kaum tradisional menganggap bahwa ilmu-ilmu umum itu bid’ah atau haram dipelajari karena berasal dari orang-orang kafir. Sementara para pendukung ilmu-ilmu umum menganggap bahwa ilmu-ilmu agama sebagai pseudo-ilmiah atau hanya mitologi yang tidak akan mencapai tingkat ilmiah, karena tidak berbicara tentang fakta. Tetapi, makna yang tidak bersifat empiris.

Bukan hanya itu, pandangan dikotomis dapat menimbulkan ketimpangan pengetahuan dalam diri muslim (splite personality), ketika seorang yang ilmu agamanya bagus, tetapi tidak mengerti tentang ilmu umum. Pun, sarjana-sarjana dari ilmu umum, kemudian menjadi orang awam, ketika mereka bersentuhan dengan ilmu syariat.

Oleh karena itu, perlu disadari bahwa dalam mempelajari fenomena-fenomena alam yang menjadi objek kajian ilmu-ilmu umum, dapat dengan mudah dijumpai adanya nilai-nilai agama, yang dapat mengantarkan manusia untuk mengakui dan meyakini akan kebesaran serta kemahakuasaan pencipta-Nya. Begitu pula dalam mempelajari ilmu-ilmu syariat, dapat dapat diperoleh hikmah yang perlu diejawantahkan dalam kehidupan sehari-hari. (bersambung/isk)