DEMO : Mahasiswa PMII Demak melakukan aksi unjukrasa di depan DPRD Demak, Selasa (27/2) kemarin. (WAHIB PRIBADI/JAWA POS RADAR SEMARANG)
DEMO : Mahasiswa PMII Demak melakukan aksi unjukrasa di depan DPRD Demak, Selasa (27/2) kemarin. (WAHIB PRIBADI/JAWA POS RADAR SEMARANG)

RADARSEMARANG.COM, DEMAK – Disahkannya revisi kedua Undang Undang (UU) nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), memaksa puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Demak berunjukrasa di kantor DPRD setempat, Selasa (27/2) kemarin.

Ulin Nuha selaku koordinator aksi menyatakan bahwa dengan disahkannya beberapa pasal kontroversial dalam UU MD3, akan menciderai sistem demokrasi dan kebebasan masyarakat dalam menyatakan sikap dan pendapat.

Menurutnya, revisi terhadap UU MD3 dinilai penuh dengan pasal karet yang ambigu baik dari sisi pemaknaannya serta sikap anti kritik DPR yang terdapat pada pasal 73,122 dan 245. Contohnya adalah pasal 122 huruf (k) yang mengatur tentang kewenangan MKD untuk mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

“Pasal ini sangat berpotensi untuk membungkam suara demokrasi dengan ancaman pemidanaan. Karena MKD akan mengambil langkah hukum dengan mempolisikan pelaku yang dianggap menghina Lembaga DPR. Padahal mengenai pasal penghinaan merupakan delik aduan sebagaimana telah diatur dalam KUHP. Orang yang merasa dihina semestinya mengambil langkah hukum,” katanya.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa mendesak DPRD Kabupaten Demak untuk ikut menolak revisi UU tersebut dengan menandatangani petisi yang telah dibuat. Namun sayang, tidak ada anggota dewan yang bisa ditemui karena sedang dalam tugas pansus di luar daerah. Setelah menyatakan sikap dan orasinya, massa akhirnya hanya ditemui oleh Sekretaris Dewan (Sekwan), Edhie Djatmiko. Ketua Umum PMII Demak Ali Muthohar mengatakan, PMII akan mengajukan uji materi judicial review ke MK untuk dievaluasi dan terus mengawal perkembangan revisi UU tersebut. (hib/ida)