LANGGAR KETENTUAN : Kasi Pengendalian Tibum dan Tranmas Satpol PP Kota Magelang Purwadi mengecek alat peraga kampanye yang dicopot karena melanggar ketentuan. (Agus Hadianto/Jawa Pos Radar Kedu)
LANGGAR KETENTUAN : Kasi Pengendalian Tibum dan Tranmas Satpol PP Kota Magelang Purwadi mengecek alat peraga kampanye yang dicopot karena melanggar ketentuan. (Agus Hadianto/Jawa Pos Radar Kedu)

RADARSEMARANG.COM, MAGELANG – Sebanyak 52 alat peraga kampanye (APK) yang melanggar ketentuan dicopot Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Magelang bersama Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslu). APK yang ditertibkan berupa banner spanduk yang menampilkan dua kandidat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah dalam Pilgub 2018 nanti.

“Dari keputusan Panwaslu Kota Magelang, APK yang kami tertibkan telah menyalahi aturan, sehingga harus diturunkan. Kami sebagai eksekutor di lapangan menurunkan semua APK yang menyalahi aturan. Jumlah APK yang ditertibkan cukup banyak mencapai 52 buah, termasuk di antaranya bendera partai,” jelas Kepala Satpol PP Kota Magelang Singgih Indri Pranggana, Selasa (27/2).

Kasi Pengendalian Tibum dan Tranmas Satpol PP Kota Magelang Purwadi menambahkan, sekitar 72 personel Satpol PP dan anggota Panwaslu Kota Magelang dibagi dalam dua tim yang menyisir wilayah utara dan selatan. APK yang ditertibkan berisi gambar dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jateng beserta foto anggota DPRD Kota Magelang dari partai pengusung.  “Dari penyisiran, diketahui banyak APK yang terpasang sembarangan, seperti terikat di pohon, tiang listrik dan telepon, dan melintang di atas jalan. Bahkan, pemasangan APK ini tidak memiliki izin dari dinas terkait,” papar Purwadi.

Ketua Panwaslu Kota Magelang Endang Sri Rahayu menyatakan,  penertiban APK dilakukan karena dinilai telah melanggar ketentuan. “Ternyata masih banyak yang belum memahami ketentuan pemasangan APK,” katanya.

Terpisah, meski masa kampanye Pilbup Temanggung 2018 telah dimulai sejak 15 Februari lalu, ternyata tidak berimbas pada pengusaha percetakan yang biasa membuat alat peraga kampanye. Pemilik Percetakan Mahendra Citra Media Temanggung Lilik Urip Mugi Hartati mengatakan, memang ada pesanan berupa umbul-umbul, namun jumlahnya sedikit. Umbul-umbul tersebut digunakan saat deklarasi kampanye damai salah satu pasangan calon.

Berdasarkan informasi yang didapatkanya, para calon banyak memesan APK di luar Temanggung, seperti Jogjakarta. Beda dengan Pilbup 5 tahun lalu, hampir semua paslon memesan APK di tempatnya. “Soal harga, paling hanya selisih sedikit dengan pesan di Jogja, untuk kualitasnya kita juga tidak mau kalah,” ungkapnya.

Sepinya order menjelang Pilbup juga dialami oleh pemilik usaha konveksi Eko Saputro. Ia belum mendapatkan order mencetak kaos bergambar pasangan calon. Padahal biasanya saat menjelang Pilkada atau Pileg, pesanan kaos sudah masuk menjelang masa kampanye. (cr3/san/ton)