Kurang Personel, Penegakan Satpol PP Lemah

282
TUKAR PIKIRAN : Rombongan Komisi A DPRD Kabupaten Batang saat bertemu dengan perwakilan DPRD Gianyar Bali. (LUTFI HANAFI /JAWA POS RADAR SEMARANG)
TUKAR PIKIRAN : Rombongan Komisi A DPRD Kabupaten Batang saat bertemu dengan perwakilan DPRD Gianyar Bali. (LUTFI HANAFI /JAWA POS RADAR SEMARANG)

RADARSEMARANG.COM, BATANG – DPRD Kabupaten Batang melalui Komisi A terus belajar dan bertukar pikiran dengan pemerintah dari berbagai daerah dalam upaya penegakan Peraturan Daerah (Perda) setempat. Kali ini, Komisi A belajar di DPRD Kabupaten Gianyar Bali, pada Rabu (21/2) kemarin.

Rombongan Komisi kali ini komplit, antara lain I’anatul Fikriya dan Fatkhurrohman dari Fraksi PKB, Junaenah dan H Purwanto dari Fraksi PDIP, Istikhanah dari Fraksi Golkar, H Juki JS dari Fraksi PAN PKS, Tuhlan dari Fraksi Demokrat, Purwandi dari Fraksi PKB (Nasdem), Triyanto dari Fraksi Gerindra dan KH Zainal Faizin dari Fraksi PPP.

Diungkapkan Untung, politisi dari Fraksi Golkar ini menjelaskan bahwa selama ini, di Kabupaten Batang untuk penegakan Perda masih sangat kurang. Apalagi kekurangan personel, sehingga penegakan Perda terbilang lemah.

“Kami kesini, ingin bertukar pikiran dan informasi tentang bagaimana Pemerintah Gianyar melakukan penegakan Perda,” jelas Untung, Selasa (27/2) kemarin.

Menurut I’anatul, jika ingin serius melakukan penegakan Perda, memang harus diimbangi dengan jumlah personel Satpol PP yang tepat pula. “Di Kabupaten Batang, dengan 15 kecamatan dan luas wilayahnya, sangat kurang sekali jika hanya memiliki 57 personel,” katanya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Satpol PP Kabupaten Batang Suresmi mengatakan bahwa total anggota saat ini hanya 57 orang yaag berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). “Hingga kini, personal kami memang kurang. Total anggota PNS 57 orang yang terdiri atas anggota Satpol 45 orang dan Pemadam Kebakaran (Damkar) 12 orang,” jelasnya.

Meski begitu, katanya, Damkar memiliki 63 orang anggota yang hanya tenaga kontrak. Sehingga, dalam penegakan Perda sangat kurang. Terlebih, wilayah Batang memang sangat luas.

Saat ini, sedang dilakukan kajian untuk penambahan personel baru, baik PNS maupun kontrak, walaupun baru sebuah wacana. Karena belum masuk dalam Rencana Jangka Panjang dan Menengah Daerah (RPJMD). Kalaupun akan diganti, harus pada tahun 2020, sesuai batas waktunya.

“Saat ini, memang dalam tahap kajian dan belajar. Makanya pemerintah Batang dan dewan, rutin belajar ke berbagai daerah sebagai pembanding. Sebelum ke depannya bisa dijadikan kebijakan,” tutupnya. (han/adv/ida)