Banyak Aset yang Belum Tercatat Harus Segera Diperbaiki

Laporan Hasil Pembahasan Pansus II DPRD Kabupaten Magelang

372
SAH : Juru Bicara Pansus II DPRD Kabupaten Magelang menyampaikan hasil pembahasan dalam sidang Paripurna, kemarin. (HUMAS DPRD KABUPATEN MAGELANG)
SAH : Juru Bicara Pansus II DPRD Kabupaten Magelang menyampaikan hasil pembahasan dalam sidang Paripurna, kemarin. (HUMAS DPRD KABUPATEN MAGELANG)

RADARSEMARANG.COM – Laporan Pansus II DPRD Kabupaten Magelang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Magelang, kemarin. Pansus menyetujui Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Kabupaten Magelang

Ketua Pansus II Bagyo Widi Nugroho mengatakan, proses pembahasan pansus telah dilakukan sejak Desember 2017. Terakhir rapat pansus dilakukan setelah ada hasil fasilitasi dari Gubernur Jawa Tengah. “Pembahasan melibatkan seluruh anggota pansus DPRD dan eksekutif terdiri dari Badan Pendapatan Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bagian Umum dan Bagian Hukum,” katanya.

Bagyo mengatakan, aset atau barang milik pemrintah daerah sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Sehingga harus dikelola dengan baik dan benar, dan mampu mewujudkan pengelolaan barang yang memenuhi asas-asas pengelolaan barang yaitu fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisien, akuntabilitas dan kepastian nilai.

Dalam pembahasan, kata dia, Pansus II menyebut raperda tidak jauh berbeda dengan Permendagri No 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Namun setidaknya ada lima hal pokok yang berubah dalam pengelolaan Barang Milik Daerah.

Menurutnya, 5 hal pokok tersebut antara lain siklus pengelolaan barang milik daerah, hirarki pengelolaan barang, perluasan lingkup dari pengadaan sampai dengan penghapusan, pengalihan status dilakukan atas persetujuan Bupati. Kemudian, mekanisme penambahan kerjasama penyediaan infrastruktur yang diperjelas mulai tahapan perencanaan sampai pada tahap pengawasan.

Dalam Raperda juga memuat aturan baru mengenai kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPJ). Kerjasama pemanfaatan diartikan sebagai pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan.

“Ruang lingkup pengelolaan barang milik daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi: Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran, Pengadaan, Penggunaan. Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan, Penilaian, Pemindah tanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan, dan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian. Pengelolaan barang milik daerah yang semakin berkembang dan komplek sehingga perlu dikelola secara optimal,” papar dia.

Setelah membahas Raperda ini, Pansus II menyatakan bahwa Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah disetujui dan menyarankan untuk dapat disahkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang. “Namun dalam mengatur mekanisme pemanfaatan aset diharapkan dapat menjadi peluang bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang untuk mengoptimalisasi aset yang dimiliki sehingga mampu meningkatkan PAD,” papar dia.

Selain itu, lanjut Bagyo, aset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang yang belum jelas kepemilikannya jumlahnya cukup banyak. Seperti bangunan sekolah, puskesmas atau fasilitas umum yang berdiri di atas tanah milih desa. Dengan disahkannya Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah dan ditetapkan menjadi Perda diharapkan dapat menjadi payung hukum dalam menyelesaikan persoalan tersebut.

“Dengan disetujui dan ditetapkannya Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah menjadi Peraturan Daerah diharapkan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah tersebut bisa direalisasikan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang agar segera mensosialisasikan dan segera untuk menindaklanjuti atas aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut dengan membuat Peraturan Bupati,” papar dia. (adv)