DICOPOT: Salah satu APK yang terpaksa dicopot oleh Satpol PP karena dianggap tidak sesuai aturan. (DHINAR SASONGKO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
DICOPOT: Salah satu APK yang terpaksa dicopot oleh Satpol PP karena dianggap tidak sesuai aturan. (DHINAR SASONGKO/JAWA POS RADAR SEMARANG)

RADARSEMARANG.COM, SALATIGA – Sebanyak 87 alat peraga kampanye (APK) yang berhubungan dengan Pilgub Jateng diturunkan satpol PP akhir pekan kemarin. APK yang diturunkan berupa baliho dan spanduk dan bergambar dari kedua pasang calon gubernur Jawa Tengah.

“Saat ini semua APK yang dipasang melanggar, karena seharusnya KPU yang mencetaknya. Demikian juga belum adanya desain resmi dari tiap paslon. Dan jika ada penambahan pencetakan oleh paslon atau tim kampanye harus seijin KPU,” terang Agung Ari Mursito, Ketua Panwas Kota Salatiga.

Sebelum dilakukan penurunan, jajaran Panwas di seluruh kota telah melakukan pendataan semua jenis APK beserta lokasinya kemudian merekomendasikan kepada KPU. Dan rekomendasi itu dilanjutkan dengan peringatan kepada pasangan calon atau tim kampanye dengan batas waktu 1 x 24jam. “Namun jika paslon atau tim kampanye tidak menurunkan secara mandiri maka panwas berkoordinasi dengan Satpol PP untuk menurunkannya,” jelas pria berkacamata ini.

Reklame yang dimaksud dengan APK adalah yang memuat gambar paslon, nomor, serta slogan. Selain itu ditingkat kota, KPU akan membuat baliho sebanyak lima buah. Selain itu di tiap kelurahan akan dibuat dua buah. “Paslon diperbolehkan menambah 150 persen dari yang dibuat KPU. Yakni tujuh baliho di tingkat kota dan 3 spanduk di masing masing kelurahan,” imbuh dia.

Pemasangan APK memang tidak dikenai pajak. Sementara itu, jika membuat mandiri harus seijin KPU karena adanya keterbatasan jumlah dan lokasi pemasangan juga harus ada rekomendasi. Sementara desain resmi juga harus diserahkan ke KPU, atau saat seharusnya lima hari setelah pengundian nomer urut, desainnya harus diserahkan ke KPU Provinsi untuk dicetak.
Saat ini, selain ada gambar cagub juga ada yang bergambar caleg. Seharusnya yang ada gambar caleg itu mesti sesuai perda reklame. Yakni, jika tidak ada pengesahan dari Pemkot, dipasang melintang, atau dipasang ditiang listrik atau telepon maka diturunkan oleh Satpol. “Setelah diturunkan, barang bukti pelanggaran reklame dibawa ke satpol dan barang bukti yang terkait paslon Pilgub dibawa ke Panwas,” jelasnya.

Terpisah, komisioner KPU Syaemuri Albab menuturkan, hingga saat ini belum ada pasangan calon yang mengajukan ijin membuat APK mandiri. (sas/bas)