Tidak Pas dan sangat Memberatkan

291
Ngargono (DOKUMENTASI)
Ngargono (DOKUMENTASI)

RADARSEMARANG.COM – MEROKETNYA Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di atas Rp 130 juta, banyak dikeluhkan masyarakat. Masyarakat menilai kebijakan Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi ini, tidak pro rakyat.

Ketua Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) Semarang, Ngargono, mengaku mendapat banyak keluhan dari masyarakat. Karena kebijakan tersebut dinilai tidak pas dan memberatkan. “Saya kok kurang setuju dengan kebijakan itu. Apalagi banyak sekali yang mengeluh, dan juga minta disuarakan ke LP2K,” katanya kepada Jawa Pos Radar Semarang.

Ia juga menilai pembebasan PBB yang NJOP-nya di bawah Rp 130 juta juga hanya akal-akalan saja. Kalau memang niatnya adalah subsidi silang, kata Ngargono, harusnya bukan berdasarkan objek pajak, baik bumi maupun bangunannya. “Kalau mau konsep subsidi silang, ya pakai saja data kemiskinan dari pemerintah pusat (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kesmiskinan /TNP2K) atau data kemiskinan Bappeda Kota Semarang. Itu baru pasti akan betul-betul tepat sasaran,” ujarnya.

Kalau main seperti ini, kebijakan Pemkot Semarang terkesan membabi-buta atau main enaknya saja. Artinya, menaikkan semua, sehingga persentase tidak besar, terus yang miskin disubsidi. Karena belum tentu rumah kecil NJOP di bawah Rp 130 juta itu pasti milik orang miskin. “Banyak kasus, itu adalah tabungan dari orang-orang yang sudah punya rumah. Jadi itu rumah yang ke-2 atau ke-3. “Jika ini terus dijalankan, justru jadi preseden buruk nanti akan jadi modus investasi baru agar bisa bebas dari PBB,” katanya.

Plt Ombudsman RI perwakilan Jateng, Sabarudin Hulu, mengaku, telah memeriksa dalam sistem laporan masyarakat di Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah bahwa laporan terkait PBB belum ada. “Jika nantinya ada laporan dari masyarakat atas kenaikan PBB tersebut, akan kami proses sesuai kewenangan Ombudsman,” ujarnya.

Sesuai pasal 8 ayat 2 UU No 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI, Ombudsman dapat menyarankan untuk dilakukan perubahan atas peraturan perundang-undangan untuk mencegah maladministrasi. “Jika ada kenaikan PBB, seharusnya telah dipertimbangkan secara komprehensif oleh pemerintahan daerah. Hal ini juga diatur dalam pasal 31 UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik,” katanya. (fth/aro)