Sri Kusuma Astuti
Sri Kusuma Astuti

“Akan kami tindaklanjuti. Hari Senin (hari ini, Red), kepala sekolah (SMAN 1 Semarang, Red) akan kami undang untuk dimintai keterangan.”

Sri Kusuma Astuti – Kepala DPPPA Dalduk KB Jateng

Yudi Indras Wiendarto
Yudi Indras Wiendarto

“Ini bukti SMAN 1 Semarang sudah mencoreng pendidikan. Karena mereka dengan seenaknya mengeluarkan anak didiknya.”

Yudi Indras Wiendarto – Anggota Komisi E DPRD Jateng

RADARSEMARANG.COM, SEMARANGKasus pengeluaran sepihak alias drop out terhadap 2 siswa SMA Negeri 1 Semarang sekaligus pengurus OSIS berinisial AF dan AN menjadi sorotan DPRD Jateng. Dewan menilai, pihak sekolah terkesan cuci tangan dan tidak ada tanggungjawab. Insiden tersebut jelas merupakan preseden buruk bagi dunia pendidikan di Jateng.

“Ini bukti SMAN 1 Semarang sudah mencoreng pendidikan. Karena mereka dengan seenaknya mengeluarkan anak didiknya,” kata Anggota Komisi E DPRD Jateng, Yudi Indras Wiendarto, kepada Jawa Pos Radar Semarang, kemarin.

Ia mengatakan, sebagai institusi pendidikan, harusnya SMAN 1 Semarang mencari solusi yang tepat. Harus ditelusuri dan digali lebih dalam dengan kasus yang menyebabkan kedua anak didiknya dikeluarkan. Apalagi mereka sudah mendekati masa ujian dan butuh perhatian serius dalam pembelajaran.

“Kalau hanya berdasarkan aduan dan adanya video dan foto LDK (Latihan Dasar Kepemimpinan), saya kira tak bisa mewakili. Misalnya, kegiatan ekstrakurikuler taekwondo atau beladiri, tentu akan ada sentuhan fisik,” ujarnya.

Politisi Gerindra ini meminta, SMAN 1 Semarang belajar dari kasus-kasus yang dilakukan anak didik di sekolah lain. Ia mencontohkan, di Madura saja anak membunuh gurunya masih diberi hak untuk melanjutkan sekolah. Karena pendidikan merupakan amanah dasar UUD 1945 dan jangan diabaikan.

“Saya sudah memfasilitasi dan mendengar dengan anak-anak juniornya yang ikut dalam pelatihan itu. Dan mereka justru senang, bangga bisa ikut dan merasa tak ada yang dipukuli. Kalau iya, harusnya divisum dan lapor pihak berwajib,” katanya.

Dewan tidak membenarkan jika ada kesalahan dalam dunia pendidikan. Harusnya sekolah sebagai institusi pendidikan memberikan contoh dan benar-benar mempraktikkan pendidikan yang humanis. Ia juga sudah meminta penjelasan Dinas Pendidikan, tetapi ternyata hanya berdasarkan laporan dari Kepala SMAN 1 Semarang.

“Jika siswa melakukan kesalahan ya bagaimana mereka diarahkan, sanksi tetap perlu. Tapi jangan mengeluarkan dari sekolah, karena ini akan merenggut hak pendidikan anak bangsa,” tegasnya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jawa Tengah, Gatot Bambang Hastowo, mengatakan, kasus dua siswa SMAN 1 Semarang yang dikeluarkan tersebut merupakan masalah yang tidak seharusnya dibesarkan. Hal ini lantaran dirinya telah melakukan kroscek kepada pihak sekolah terkait pemberian sanksi terhadap kedua siswa yang bersangkutan. “Sudah saya kroscek ke sekolah, yang bersangkutan itu sudah melampaui nilai pelanggaran yang sudah menjadi aturan di satuan pendidikan itu,” ujarnya melalui sambungan telepon kepada Jawa Pos Radar Semarang, Minggu (25/2).

Gatot mengatakan, nilai pelanggaran yang dimaksud adalah salah satu aturan yang telah disepakai baik pihak sekolah, orang tua maupun siswa itu sendiri. Selain itu, menurut klarifikasi pihak sekolah yang disampaikan kepada dirinya hal itu sudah tentu diketahui oleh siswa maupun orang tua.

“Saya sudah tanya Bu Endang sampai BK, keduanya itu melampaui nilai 100 dan melanggar aturan sekolah. Pemukulan dalam bentuk maupun kegiatan apapun itu juga tidak baik dilakukan, apalagi kalau benar turun temurun,” tegasnya.

Terlepas dari hal itu, Gatot meyakini bahwa pihak sekolah memberikan sanksi sesuai dengan prosedur dan tidak dilakukan satu pihak. Namun ia menegaskan, bahwa kedua anak tersebut harus difasilitasi agar tetap dapat mengikuti ujian nasional yang hampir tiba. Pihaknya juga turut ambil peran dalam pemfasilitasan siswa yang bersangkutan.

“Saya sudah sampaikan ke sekolah, jangan sampai mereka tidak ikut ujian. Tidak bisa sekolah lagi. Keduanya sudah difasilitasi, nantinya mereka bisa sekolah lagi. Kami tempatkan ke sekolah yang dekat dengan rumahnya,” ujarnya.

Terpisah, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPPA Dalduk KB) Provinsi Jawa Tengah menyatakan akan memanggil Kepala SMAN 1 Semarang, Endang Suyatmi Listyaningsih, untuk dimintai keterangan.

Kepala DPPPA Dalduk KB Jawa Tengah, Sri Kusuma Astuti, mengatakan, kasus tersebut perlu mendapat kajian serius dan komprehensif agar tidak mengorbankan anak dalam memperoleh hak pendidikan.

“Akan kami tindaklanjuti. Hari Senin (hari ini, Red), kepala sekolah (SMAN 1 Semarang, Red) akan kami undang untuk dimintai keterangan,” kata Sri Kusuma Astuti kepada Jawa Pos Radar Semarang, Minggu (25/2).

Pihaknya akan menurunkan tim untuk melakukan penelusuran mengenai kasus tersebut. Hal itu untuk mengetahui secara detail terkait informasi masalah ini di lapangan seperti apa. Ia memertegas, hal terpenting adalah hak pendidikan bagi dua siswa yang dikeluarkan tersebut harus dipertahankan.

“Yang jelas tim kami terdiri atas BP3AKB, unsur Polda Jateng, kejaksaan, pengadilan, maupun dari unsur rumah sakit, nanti akan kroscek di lapangan. Setelah dari lapangan, kami akan memfasilitasi dan koordinasikan. Hak anak untuk sekolah kami usahakan untuk diberi,” katanya.

Menurut Kusuma, sekolah mengambil kebijakan mengeluarkan siswa tentunya perlu mempertimbangkan sejauh mana kasus tersebut. “Tinggal kasusnya nanti seperti apa. Perlu dilihat dulu. Hak anak memperoleh pendidikan ini yang harus diberikan. (Apabila terpaksa dikeluarkan dari sekolah tersebut), hak pendidikan anak tetap wajib ada. Tidak harus di sekolah situ. Misalnya, karena kasus tertentu si anak malu, akan kami upayakan di sekolah lain. Dia harus tetap sekolah,” tandasnya. (fth/amu/tsa/aro)